Tak Cukup Dana, Kementerian PU Sering Pinjam dari Lembaga Asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku dapat pinjaman paling besar dari lembaga pendanaan asing. Kementerian PU terpaksa meminjam karena tidak akan cukup jika memakai anggaran negara.

"Pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri," ujar Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Kamis (28/11/2013).

Asian Development Bank (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan World Bank (WB) adalah tiga lembaga pendanaan asing yang sering meminjamkan dananya kepada Pemerintah Indonesia. Namun anggaran yang digelontorkan dari tiga lembaga asing ini diberikan jika pemerintah memang sangat membutuhkan.

Djoko menjelaskan Kementerian PU sudah mempunyai anggaran untuk setiap program kerjanya. Namun jika dalam pelaksanaan program pembangunan terkendala dan membutuhkan tambahan anggaran, PU akan melakukan pinjaman kepada asing sesuai kebutuhan.

"Jadi kalau PU ada uang kita tidak akan pernah kesulitan untuk memakai uang itu," ungkap Djoko.

Semua anggaran yang akan dipakai dari Kementerian PU tidak langsung dikeluarkan begitu saja. Pasalnya pemerintah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bappenas. 

Seperti diberitakan sebelumnya, pinjaman luar negeri Kementerian PU tahun ini sebesar Rp 7,8 triliun digunakan untuk menggarap proyek Dirjen Sumber Daya Air berupa Jakarta Urban Flood, rehabilitasi permukiman di sekitar Gunung Merapi, revitalisasi sungai Bengawan Solo, serta pembangunan waduk Jati Gede dan Karian. 

Untuk proyek di Dirjen Bina Marga berupa pembangunan jalan tol Tanjung Priok, tol Medan-Kualanamu, tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalan lintas barat Sumatra, dan jembatanan Tayan. Sedangkan di Ditjen Cipta Karya berupa pembangunan sanitasi di Bali maupun Jakarta. 

Adapun pada tahun ini, terdapat proyek infrastruktur yang dibatalkan untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan akses tol Priok seksi W1 dan W2 senilai 120 juta dolar AS, pembangunan jembatan Galala Poka di Maluku senilai 50,03 juta dolar AS, dan program manajemen aset untuk jalan nasional dan jembatan di daerah perkotaan dengan nilai usulan pinjaman sebesar 86 juta dolar AS. Total pinjaman yang dibatalkan mencapai 256,03 juta dolar AS. 

Sedangkan, pinjaman luar negeri pada 2012 sebesar Rp 8,15 triliun terdiri atas Dirjen Sumber Daya Air Rp 2,5 triliun, Dirjen Bina Marga Rp sekitar Rp 3,2 triliun, dan Dirjen Cipta Karya sebesar Rp 2,4 triliun.