PBNU Bicarakan Gas Bumi dengan PGN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) menggelar Focus Grup Disscousion dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), terkait transparansi pengelolaan gas dan ketahanan energi nasional, di gedung PBNU, Jakarta Pusat Kamis(7/11/2013),

Dalam acara itu hadir pula mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, Wakil Menteri Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo, dan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj.

Kepada wartawan di sela-sela acara itu, Said mengatakan sebagai negara yang kaya sumber energi, termasuk gas bumi, pemerintah harus mampu memanfaatkan sumber energi tersebut untuk kepentingan dan keuntungan rakyat.

"Kami berharap infrastruktur gas bumi dapat dibangun lebih banyak lagi, sehingga masyarakat banyak termasuk warga Nahdiyin dapat menikmati energi yang murah dan lamah lingkungan ini," ujarnya.

Kata Said, pemerintah harus mampu mengatur tata niaga gas bumi, sehingga dapat memberikan keuntungan maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menghentikan berbagai upaya liberalisasi di sektor gas bumi, yang mengancam ketahanan energi nasional.

"Kebijakan pemerintah yang terlalu liberal bakal mempersulit upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi yang efisien dan memberikan daya saing tinggi bagi perekonomian bangsa," ujarnya.

Kata dia setiap kebijakan di sektor energi harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat, dan bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau kepentingan tertentu.

"PBNU akan selalu mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional," katanya.

Said menambahkan dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan gas bumi yang merupakan energi murah dan ramah lingkungan, pemerintah harus memperkuat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Terutama dengan kondisi Indonesia yang semakin terbebani dengan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia juga mengimbau agar pemerintah mampu melindungi aset dan bisnis BUMN energi yang selama ini telah berinvestasi dalam jumlah yang cukup besar dan memberikan manfaat bagi perekonomian negara.

"Selain meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi, pemerintah juga harus mengatur dan membuat struktur tata niaga gas bumi yang lebih efisien. Sehingga rantai bisnis gas bumi tidak akan membebani konsumen dan masyarakat pengguna gas bumi," kata Said.