WFP Bantu Indonesia Rp 400 Miliar untuk Ketahanan Pangan

Laporan Wartawan Tribunnews, Eko Sutriyanto

JAKARTA, TRIBUNNEWS - Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations World Food Programme – WFP) dan Pemerintah RI hari ini telah menandatangani perjanjian empat tahun yang disusun sebagai komitmen dukungan terhadap upaya nasional dalam mencapai ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dokumen Country Programme WFP yang baru telah disetujui oleh Executive Board pada bulan November tahun lalu, dan telah ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc, bersama dengan Representative WFP Indonesia Coco Ushiyama.

“Indonesia saat ini berada pada posisi yang unik sebagai negara berpenghasilan menengah (middle-income) dan merupakan anggota dari kelompok G-20, dengan pertumbuhan ekonomi dan kondisi finansial yang semakin menjanjikan. Ini merupakan waktu yang tepat bagi Indonesia untuk memainkan peran sebagai mitra strategis WFP. Dalam kerangka kerja bersama WFP, pemerintah RI mengukuhkan komitmen peningkatan fungsi kepemimpinan termasuk melalui inisiatif kontribusi dana,” tutur Sesmenko Dwisuryo Indroyono di Jakarta, Minggu (23/9/2012).

Dikatakannya, kemitraan yang diperbaharui ini merefleksikan transformasi dinamik Indonesia dari negara berpenghasilan kurang (low-income) menjadi negara berpenghasilan menengah (middle-income) dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memastikan adanya solusi bagi masyarakat miskin dan rawan pangan untuk mampu keluar dari lingkaran rawan pangan dan kekurangan gizi seiring dengan upaya negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Country Programme ini juga merupakan refleksi dari perubahan peran WFP dari pelaksanaan operasional secara langsung bergeser kepada pengembangan kapasitas dan pemberdayaan pemerintah atau daerah dan masyarakat dalam menangani permasalahan rawan pangan dan gizi.

“WFP akan memberikan dukungan yang bersifat katalis dalam pencapaian ketahanan pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat dan membangun dasar yang kokoh bagi Indonesia untuk menjadi juara dalam memerangi kerawanan pangan secara global” seperti dikatakan oleh Representative WFP Coco Ushiyama dalam kesempatan sama.

Komitmen WFP mencakup tiga area yang terdiri dari ketahanan pangan, analisa dan pemetaan, penanganan bencana alam, dan penurunan  masalah kurang gizi. Country Programme tersebut disusun untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN pemerintah RI periode 2010-2014 dan disesuaikan dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, RAN-PG periode 2010-2014, yang telah didesain untuk mempercepat pencapaian Millennium Development Goals (MDGs).

Country Programme WFP berjangka waktu empat tahun senilai US$45 juta ataub sekitar Rp 400 miliar  akan dilaksanakan dengan pendekatan terpadu melalui penanganan kebutuhan pangan dan gizi secara cepat bagi masyarakat yang paling rentan rawan pangan dan gizi sekaligus melalui investasi pengembangan kapasitas yang meningkatkan rasa kepemilikan  dan memastikan adanya kesinambungan programme.

Indonesia merupakan negara urutan ke-empat dengan penduduk terpadat di dunia dengan populasi sebanyak 237 juta jiwa (Sensus Penduduk 2010). Indonesia berada di urutan ke 108 dari 169 negara berdasarkan Human Development Index tahun 2011.

Perkembangan ekonomi sosial dan politik yang luar biasa sejak diterapkannya kembali sistem demokrasi di tahun 1998, Indonesia saat ini merupakan suatu negara yang tergolong berpenghasilan menengah, anggota kelompok G-20, dan merupakan negara dengan ekonomi terbesar di antara  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) juga merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi paling terdesentralisasi di Asia.

Namun demikian, perkembangan yang signifikan tersebut masih tergolong tidak merata. Kerawanan pangan dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan khususnya provinsi di bagian Timur Indonesia dimana tingkat stunting (kurang gizi kronik) cukup tinggi.

Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi masa depan terkait kekeringan, banjir dan longsor yang diantisipasi akan semakin meningkat frekuensinya serta berpotensi memperburuk kondisi kerawanan pangan kronik yang membutuhkan operasi tanggap darurat yang berdampak memperberat beban sumber anggaran nasional negara. (*)

BACA JUGA:

• Harga Pertamax Turun, Pertamax Plus Naik
• Hexindo Optimis Penjualan Alat Berat Capai Target
• Hutama Karya Jadi BUMN Bantu Jasa Marga Urus Jalan Tol
• Hotel dan Resto Tumbuh Paling Tinggi