Saatnya Pemerintah Lobi DPR untuk Pembelian Saham Newmont
Lie Che Wei menilai, pemerintah harus segera melobi DPR untuk menyambut momentum anjloknya kondisi finansial grup Bakrie.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Arif Wicaksono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Financial Analyst dan Founder Katadata, Lin Che Wei, melihat banyak tugas berat bakal menanti Kemenkeu untuk melobi DPR terkait dengan disvestasi Newmont.
"Saya kira agak susah namun harus diupayakan, soalnya masih dalam suasana pembahasan RAPBN 2013 juga," ujarnya di Jakarta,(06/09/2012).
Ia menilai, pemerintah harus segera melobi DPR untuk menyambut momentum anjloknya kondisi finansial grup Bakrie.
"Kondisi utang mereka memang berat, makanya kami lihat Bakrie sudah gak berminat untuk beli Newmont, tinggal lobi pemerintah saja yang kuat," ujarnya.
Ia menilai hal ini mutlak dilakukan untuk menjaga kemandirian pemerintah pada perusahaan tambang asing.
"Pemerintah punya peran disitu untuk menghidupkan akses kepemilikan tambang asing yang akan berdampak kepada pengawasan pengelolaan tambang asing, dan ini menjadi awal yang baik," ujarnya.
Ia juga mengkawatirkan akan larinya kepemilikan Bakrie yang sekitar 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB) (konsorsium Group Bakrie dan Pemerintah Daerah) ke pihak asing.
Seperti diketahui bahwa kepemilikan saham itu sudah digadaikan ke Credit Suisse (Singapura). Gadai tersebut sebagai jaminan atas utang senilai 360 juta dollar AS. Hutang ini akan jatuh tempo sebanyak 18 september 2013.
"Jika tidak bisa bayar maka akan lari ke kepemilikan asing, maka ini berbahaya," ujarnya.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi pada 31 Juli lalu telah memutuskan bahwa rencana pembelian saham Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) harus seizin DPR. (*)
BACA JUGA:
