Mengapa Rakyat Hong Kong Marah Soal Ekstradisi ke China

Namun tidak banyak perubahan yang terjadi sejak itu.

Pejabat setempat kini merujuk kasus Chan Tong-kai, seorang warga Hong Kong yang telah mengakui membunuh pacarnya saat berkunjung ke Taiwan.

Karena Hong Kong dan Taiwan tidak memiliki perjanjian ekstradisi, Chan tidak dikirim ke Taiwan untuk diadili di sana.

Dia kini mendekam dalam penjara di Hong Kong dengan tuduhan yang lebih ringan, yaitu kasus pencucian uang.

Para demonstran percaya perubahan aturan ekstradisi justru akan membahayakan independensi hukum Hong Kong, yang membedakannya dengan China daratan selama ini.

Mereka meyakini bahwa rakyat Hong Kong bisa terjebak dalam sistem peradilan China, yang menjadikan lawan politik sebagai sasaran.

Pemerintah AS misalnya menyatakan sangat prihatin jika ekstradisi ke China daratan berlaku di Hong Kong.

"Kami khawatir perubahan itu dapat merusak lingkungan bisnis Hong Kong dan membuat warga kami yang tinggal atau mengunjungi Hong Kong dibawa ke sistem peradilan China yang berubah-ubah," kata jubir Deplu AS Morgan Ortagus.

Keprihatinan serupa juga dinyatakan Inggris dan Kanada.

Dalam perjanjian pengembalian Hong Kong ke China 1997, ada jaminan bahwa Hong Kong akan mempertahankan sistem sosial, hukum, dan politiknya sendiri selama 50 tahun.

Akibatnya, penduduk di wilayah semi-otonom itu relatif menikmati kebebasan lebih besar daripada warga China daratan. Termasuk kebebasan berdemonstrasi atau mengeritik pemerintah secara terbuka.

Namun Partai Komunis China memiliki pengaruh besar atas Pemerintah Hong Kong.

Kepala Pemerintahan Hong Kong misalnya dipilih oleh sebuah komite yang didominasi oleh politisi dan elit pro-Beijing.

Orang Hong Kong yang membuat marah Pemerintah China telah mengalami tekanan lebih besar sejak Presiden Xi Jinping berkuasa tahun 2012.

Penahanan sejumlah penjual buku pada akhir 2015 menjadi contohnya. Mereka sempat menghilang di Hong Kong sebelum muncul dalam tahanan polisi di China daratan.