Soal Abu Bakar Baasyir, Jokowi Terjebak di Antara Dua Karang
Presiden Joko Widodo tampaknya mundur dari rencananya menawarkan pembebasan bersyarat kepada dalang bom Bali, Abu Bakar Baasyir, setelah…
Sebenarnya, sama sekali tak ada alasan hukum untuk pembebasan Baasyir.
Reaksi keras terhadap rencana pembebasannya tampaknya mengejutkan presiden sendiri.
Pada Senin pekan ini, pemerintah mengumumkan peninjauan rencana pembebasan bersyarat tersebut.
Motif rencana ini jelas
Jika melihat waktu Pilpres yang tinggal tiga bulan, sulit untuk membantah rencana pembebasan Baasyir itu bermotif politik.
"Kita tahu bahwa Joko Widodo sangat cemas dengan kemungkinan Islam digunakan untuk menyerangnya," kata Greg Fealy, pakar politik Indonesia pada Australian National University.
"Dia berada di bawah tekanan karena diduga mengkriminalisasikan ulama Islam," katanya kepada ABC.
"Dari pernyataan timnya jelas digambarkan bahwa pembebasan Abu Bakar Baasyir merupakan bukti bahwa dia perduli dengan ulama," tambahnya.
Menurut Prof. Fealy, tim Jokowi menggunakan rencana tersebut untuk kepentingan politik Presiden.
Dia mengatakan, rencana pembebasan yang secara hukum bisa dipertanyakan ini kian menambah kecurigaan bahwa Jokowi melakukannya untuk keuntungan politiknya sendiri.
"Bukan karena kepedulian terhadap seorang ulama Islam yang kian menua, terlepas bahwa dia terpidana teroris," kata Prof Fealy lagi.
Namun, pakar lain menilai pembebasan Baasyir tidak otomatis memberikan keuntungan politik bagi Jokowi.
"Saya kira Jokowi tak mendapatkan poin apapun dari kelompok Islamis garis keras," kata pakar terorisme Sidney Jones, direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik, di Jakarta.
"Jokowi menyasar elemen itu dan ingin mendapatkan dukungan mereka," katanya kepada ABC. "Tapi mereka tak memberikan dukungannya."
Dr Jones bahkan mempertanyakan kabar sakitnya Baasyir
"Dia tidak dalam keadaan darurat kritis," katanya.