Diverifikasi KPK, Kekayaan Benny Harman Rp 28 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi terhadap harta calon Gubernur NTT yang juga anggota DPR RI Komisi III, Benny Kabur
lihat foto
Laporan Wartawan Pos Kupang, Fredy Bau
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi terhadap harta calon Gubernur NTT yang juga anggota DPR RI Komisi III, Benny Kabur Harman (BKH), di Cilandak Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2013). Harta kekayaan Benny diketahui sebanyak Rp 28 miliar dan 239 US$. Jumlah tersebut berbeda Rp 4 miliar dari laporan awal.
"Laporan LHKPN Cagub NTT Benny K Harman per tanggal 27 Desember 2012 Rp 24,7 miliar dan 211.496 US$. Koreksi per tanggal 19 Februari 2013 Rp 28,7 miliar dan 239.223 US$. Terdapat koreksi positif sebesar Rp 4 miliar," ujar Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Dedie A Rachim, Selasa (19/2/2013).
Sementara harta kekayaan Calon Wakil Gubernur NTT, Welem Nope, setelah diklarifikasi dan verifikasi oleh tim KPK bertambah sebesar Rp 373 juta. Namun dari jumlah itu, Welem Nope ternyata memiliki utang sebesar Rp 94 juta, sehingga hasil koreksi KPK, kekayaan Welem Nope saat pelaporan bulan Desember 2012 lalu sebesar Rp 1,2 miliar menjadi sekitar Rp 1,5 miliar atau bertambah sekitar Rp 279 juta.
Kepada wartawan, Welem menjelaskan, utang Rp 94 juta itu merupakan akumulasi utang dibayarnya setiap bulan hingga tahun 2014 karena membeli mobil. "Semua anggota DPRD NTT, termasuk saya, ambil mobil di dealer dan harus cicil setiap bulan dan selesai tahun 2014. Totalnya sekitar Rp 94 juta," ujar mantan Bupati Timor Tengah Selatan ini.
Group Head Tim KPK, Adlinsyah Nasution, kepada wartawan usai melakukan klarifikasi dan verifikasi kekayaan di kediaman Welem Nope, Selasa (19/2/2013), menjelaskan, kenaikan harta atau koreksi positif sebesar Rp 270 juta disebabkan adanya harta tidak bergerak berupa tanah senilai Rp 160 juta. Harta bergerak lainnya Rp 50 juta dan ada dana di rekening sebesar Rp 163 juta.
"Hasil klarifikasi, terlihat adanya koreksi positif. Dari posisi pada Desember 2012 sebesar Rp 1,2 miliar, terkoreksi positif menjadi Rp 1,5 miliar. Ini ada kenaikan sebesar Rp 279 juta," kata Adlinsyah.
Welem mengakui, jumlah hartanya bertambah karena ada aset tanah senilai Rp 160 juta yang tidak dilaporkan karena telah dihibahkan kepada salah seorang anaknya. Namun, lanjut Welem, karena hibah itu belum dilakukan secara formal, oleh KPK aset itu tetap dihitung sebagai hartanya Nope.
Ia mengatakan, harta tidak bergerak lainnya senilai Rp 50 juta berupa perabot rumah tangga yang sebelumnya tidak dihitung. Sedangkan dana di rekening tabungan senilai Rp 163 juta, dana itu untuk kepentingan pembayaran asuransi. "Penambahan ini karena waktu pelaporan pertama, ada tanah yang sudah saya hibahkan kepada anak, tapi belum secara formal. Sertifikatnya belum atas nama mereka. Kenaikannya juga karena sebelumnya tidak dihitung soal nilai perabotan dan peralatan tumah tangga. Juga ada uang tunai rekening di bank sebesar Rp 163 juta itu untuk asuransi di Bank Mandiri," jelas Welem.
Tanah dan Bangunan
Hasil klarifikasi dan verifikasi kekayaan Calon Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A Litelnoni, S.H, M.Si, Selasa (19/2/2013), mengalami perubahan. Harta yang dilaporkan kepada KPK bertambah dari Rp 2 miliar lebih menjadi Rp 4,8 miliar.
"Perubahan itu lebih pada harta tidak bergerak dan pada saat diaporkan kepada KPK tidak diikutsertakan. Kami menemukan beberapa harta tidak begerak seperti tanah dan bangunan sehingga terjadi penambahan harta kekayaan," kata Tim Verifikasi KPK, Hery Nurudin dan Airin M Koesniar, di kediaman pribadi Benny Litelnoni di Jalan Dewi Sartika, SoE-TTS, Selasa (19/2/2013) sekitar pukul 10.00 Wita.
Hery mengatakan, tujuan KPK bukan menghukum orang tetapi dalam semangat pilkada terintegritas. Artinya, lanjut Hery, KPK menginginkan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik yang menjadi pilihan masyarakat. "Kami siap mengawal pelayanan dan pembangunan di NTT ke depan agar lebih baik," katanya.
Kehadiran tim verifikasi KPK diterima oleh Benny Litelnoni dan istrinya, Fransiska Litelnoni. Tim KPK lebih fokus memverifikasi harta tidak bergerak milik Benny berupa tanah dan bangunan, baik yang ditempati maupun yang dikontrakkan.
Tanah dan bangunan milik Benny di Jalan Dewi Sartika SoE seluas 610 meter persegi senilai Rp 700 juta. Sebidang tanah di Jalan Soekarno seluas 2.700 meter persegi dan di Jalan Gunung Mollo di Kelurahan Karangsirih seluas 150 meter persegi, serta sebidang tanah di Jalan Matani dengan luas bangunan 80 meter persegi. Juga verifikasi kendaraan pribadi tiga unit dan dua unit dump truk.
Hasil verifikasi diketahui total harta tidak bergerak senilai Rp 1,5 miliar lebih dan harta bergerak sebesar Rp 1, 4 miliar, serta nilai tabungan dan deposito sebesar Rp 1,8 miliar.
Benny mengatakan, laporan kekayaan yang disampaikan kepada KPK saat itu dilakukan oleh tim sukses sehingga beberapa harta tidak bergerak tidak sempat dilaporkan. "Hasil verifikasi ini sudah mengakomodir semua harta tidak bergerak dan yang bergerak dengan total nilai Rp 4,8 miliar," kata Benny. *
Baca Juga :
