Perbatasan Kaltim Dapat Rp 600 Miliar dari APBN
Dana tersebut dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur dengan rincian Rp 400 miliar untuk kegiatan Bina Marga dan Rp 200 miliar
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Faridil Murad mengatakan, tahun ini perbatasan di Kaltim menerima alokasi anggaran hingga Rp 600 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 . Dana tersebut dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur dengan rincian Rp 400 miliar untuk kegiatan Bina Marga dan Rp 200 miliar untuk Cipta Karya.
Ia mengatakan, anggaran dimaksud untuk pembangunan sarana fisik yang ada di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. “Itu akan dikelola provinsi. Ini untuk perbatasan. Termasuk jalan. Pokoknya sarana dan prasarana semuanya,” ujarnya.
Khusus untuk Kabupaten Nunukan, pemerintah pusat menyiapkan Rp 40 miliar untuk penyediaan air bersih di Kecamatan Krayan dan di Pulau Sebatik. Selain itu ada program pembangunan 421 unit rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat. Program tersebut sedang berjalan dan diperkirakan rampung pada April nanti.
“Itu diperuntukkan bagi semua pejabat di kecamatan baik dari Polsek, Koramil, Camat, Kepala Desa. Pokoknya yang ada di pemerintah. Itu satu rumah Rp 65 juta per unit, langsung dikelola Kementerian Perumahan,” katanya.
Pemkab Nunukan juga menerima dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. “Sekarang ini kita baru menerima Rp39 miliar untuk perbatasan. Kemudian ada dana perbantuan dari Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri ada Rp 2 miliar. Yang lainnya kita belum tahu,” ujarnya.
Faridil mengatakan, selama ini pihaknya fokus mencari anggaran ke pusat maupun provinsi untuk pembangunan di Kabupaten Nunukan.
“Kalau kita menggunakan dana kabupaten, masih banyak kebutuhan di kabupaten untuk sektor lain. Kalau APBD II kita gunakan seperti untuk perencanaan. Karena itu memang sudah komtimen kita, APBD II merencanakan dari hasil perencanaan itu kita usulkan ke pusat untuk 18 sektor itu,” ujarnya.
