Sepanjang 2012, Pemerintah tak Serius Urus Pendidikan Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang tahun 2012, pemerintah dinilai belum serius mengelola pendidikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan, yang hingga hari ini belum terpenuhi. Bahkan, tiga poin yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan juga belum terlaksana.

Hal ini dikemukakan Ketua Departemen Pendidikan DPP PKS, Raihan Iskandar, dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (3/1/2013).

Menurutnya, dalam SPM itu ada tiga poin penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ketiga masalah itu adalah standar guru, kurikulum dan sarana prasarana pendidikan.

"Tiga poin inilah yang menjadi syarat minimal terlaksananya pendidikan. Ketiga-tiganya belum dipenuhi," katanya.

Raihan mengungkapkan, kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini cukup miris. Menurut Anggota Komisi X DPR RI ini, setiap berganti menteri, kurikulum pendidikan di Indonesia juga ikut berganti. Hal itu, tidak akan efektif untuk proses sebuah pendidikan.

"Padahal yang lama saja belum bisa diterapkan secara efektif di seluruh pelosok tanah air, ini sudah berganti kurikulum lagi. Harusnya pemerintah bisa membuat kurikulum dengan jangka yang panjang. Sehingga siapa pun menterinya, siapapun presidennya, kurikulum tidak perlu diganti," kata Raihan.

Standar pelaksanaan pendidikan minimal lainnya yang harus dipenuhi adalah masalah standar guru. Menurut Raihan, sertifikasi yang selama ini dilakukan sudah benar untuk meningkatkan standar kompetensi guru. Namun sayangnya, sertifikasi guru selama ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan. Hasil uji kompetensi guru ternyata sangat mencengangkan, sebagian besar guru-guru kita seluruh Indonesia tidak memadai. Berdasar hasil uji kompetensi itu, yang ada diatas rata-rata hanya ada di 12 provinsi.

"Jadi bisa dibayangkan sebagian besar guru kita masih berada dibawah standar," ujar Raihan.

Kemudian standar pelayanan pendidikan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pendidikan adalah masalah sarana prasarana. Raihan mengatakan, pada tahun 2012 lalu pemerintah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan seperti gedung sekolah. Tapi ternyata ini tidak optimal. Masalahnya ada pada pendataan sehingga banyak yang salah sasaran. Raihan menceritakan ada sekolah yang masih bagus, tapi justru mendapat bantuan.

"Sedangkan yang lain, ada sekolah yang membutuhkan bantuan untuk rehab, tapi malah tidak mendapatkan. Banyak yang tidak tepat sasaran," ungkap dia.

Karena itu, Raihan berharap pada tahun 2013 ini pemerintah lebih serius memperhatikan masalah pendidikan di tanah air. Pada tahun 2013, pemerintah harus memenuhi standar pelayanan pendidikan, minimal standar untuk kurikulum, standar guru, dan standar sarana prasarana pendidikan.

"Pendidikan memang bukan segala-galanya, namun segala-galanya bisa dimulai dari pendidikan. Karena itu, PKS akan mendorong pemerintah untuk benar-benar memperhatikan pendidikan di negeri ini, baik lewat legislatif, maupun lewat eksekutifnya," tandas Raihan.