Kamis, 2 Oktober 2025

Jumlah Penanganan Kasus Korupsi di Polda Sumut Meningkat

Jumlah kasus korupsi yang diungkap oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2012 meningkat seratus persen

Editor: Budi Prasetyo
zoom-inlihat foto Jumlah Penanganan Kasus Korupsi di Polda Sumut Meningkat
Tribun Medan/Liston Damanik
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumut Brigadir Jenderal Cornelis Hutagaol (Tengah) mengatakan, jika pada tahun lalu penanganan kasus korupsi sebanyak 13 kasus, maka tahun ini berlipat menjadi 26 kasus.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Liston Damanik

TRIBUNNEWS.COM MEDAN- Jumlah kasus korupsi yang diungkap oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2012 meningkat seratus persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumut Brigadir Jenderal Cornelis Hutagaol mengatakan, jika pada tahun lalu penanganan kasus korupsi sebanyak 13 kasus, maka tahun ini berlipat menjadi 26 kasus.

"Dari 26 kasus ini jumlah kerugian negara Rp 72,960 miliar," kata Hutagaol saat membacakan press release Kapolda Sumut di Lapangan Merdeka, Selasa (31/12/2012).

Tahun 2012, menurut Wakapolda Sumut, masih didominasi kasus pencurian dengan pemberatan dengan jumlah 6.737. Meskipun demikian jumlahnya turun 8,3 persen jika dibandingkan dengan tahun 2011.

Kejahatan konvensional kedua terbanyak adalah pencurian kendaran bermotor yang naik 2,94 persen menjadi 6.729 kasus.

Peringkat ketiga adalah perjudian dengan 2.028 kasus, disusul kasus narkotika dengan barang sitaan senilai Rp 40 miliar.

Polda Sumut memperkirakan pada tabun 2013 kondisi keamanan daerah akan dipengaruhi agenda demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, dan terorisme.

Selain Pemilihan Gubernur, pada tahun 2013, Sumatera Utara akan menggelar tujuh Pilkada antara lain Batubara, Deliserdang, dan Tapanulis Utara.

"Meskpun Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan pada tahun 2012, namun kita akan merasakan karena masing-masing partai akan konsolidasi kekuatan. Wacana pemekaran Sumatera Utara menjadi empat provinsi dan pemekaran kabupaten Simalungun dan Madina menjadi kontroversi karena sarat kepentingan pribadi dan kelompok yang mengatasnamakan masyarakat dan pemerataan pembangunan," katanya. (ton/tribun-medan.com)

Baca  Juga  :

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved