Sekjen PBB kritik keras rencana Israel

Keputusan Israel untuk meneruskan pembangunan pemukiman di kawasan strategis yang merupakan isu sensitif dalam sengketa wilayah dengan Palestina dekat Yerusalem Timur menjadi "pukulan nyaris fatal" terhadap jalannya upaya perdamaian, kata Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Dengan kebijakan itu menurut Ban, warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur bisa benar-benar putus hubungan dengan sesama warga lainnya di Tepi Barat.

Israel menyetujui pembangunan 3.000 lagi perumahan warga Yahudi di tanah yang didudukinya di wilayah Palestina sebagai reaksi atas dikabulkannya permintaan Palestina sebagai anggota dengan status peninjau tetap PBB hari Kamis (29/11) waktu New York.

PM Benjamin Netanyahu berjanji akan meneruskan pembangunan pemukiman Yahudi setempat.

Sekjen Ban menyampaikan kegalauan hatinya mendengar sikap Israel itu dan menyebut dirinya "sangat prihatin dan kecewa" terhadap keputusan PM Netanyahu ini.

Menurut Ban rencana apa pun untuk membangun wilayah yang di sebut area E1 -antara Yerusalem dan pemukiman Tepi Barat di Maaleh Adumim- harus dibatalkan. Kalau diteruskan, rencana itu akan menjadi "pukulan nyaris fatal terhadap peluang kemungkinan menegakkan solusi dua negara," tegas Ban.

Sikap Israel sebelumnya juga sudah dikecam sejumlah negara, termasuk sekutu terdekatnya Amerika Serikat, yang menyebut rencana perluasan pemukiman itu akan mempersulit kelanjutan perundingan damai. Menlu Uni Eropa Catherine Ashton juga menyebut rencana ini "sangat mengkhawatirkan" dalam upaya mencari solusi damai sengketa Israel-Palestina.

'Marah'

Setelah sbeuah pertemuan kabinet hari Minggu (2/12), PM Benjamin Netanyahu mengutuk upaya Palestina mencari dukungan di PBB sebagai "pelanggaran berat" kesepakatan sebelumnya dengan Israel.

Netanyahu juga bergeming mendengar kritik internasional.

"Kita akan lanjutkan membangun Yerusalem dan di semua wilayah yang masuk peta kepentingan strategis Israel," serunya.

Pernyataan semacam ini banyak ditafsir sebagai luapan kemarahan Israeli, yang diumumkan dalam tempo kurang dari 24 jam sejak status Palestina di PBB diakui, kata wartawan BBC Kevin Connolly di Yerusalem.

Pemerintah Israel juga mengatakan tak akan menyerahkan US$100 juta (hampir Rp 1 triliun) pendapatan pajak yang dipungut atas nama Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

Israel berdalih dana ditahan karena Palestina masih menunggak pembayaran listrik senilai dua kali lipat angka perolehan pajak itu.

Sekitar setengah juta jiwa warga yahudi kini menetap di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun di tanah yang diduduki milik Palestina di Tepi Barat dan dan Yerusalem Timur.

Pemukiman ini ilegal menurut hukum internasional namun Israel membantahnya.