Liberalisasi Penyebab Bangsa Indonesia Melupakan Pancasila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Panglima TNI, Jenderal(Purn) Endriartono Sutarto mengatakan bangsa Indonesia kini sudah melupakan Pancasila. Liberalisasi dan kebebasan menjadi salah satu penyebabnya.

“Akhir-akhir ini Pancasila cenderung terpinggirkan. Sejak bergulirnya reformasi, tuntutan liberalisasi, kebebasan dan demokratisasi seolah menandai kemunduran pamor ideologi Pancasila. Ketidak-mampuan negara untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, serta memberikan perlindungan dan jaminan keamanan, nampaknya menyumbang pada semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap ideologi Pancasila,” kata Endriartono dalam siaran persnya, Minggu(18/11/2012).

Terpinggirkannya Pancasila beberapa tahun terakhir ini kata Endriartono sudah sangat terasa akibat-akibat negatifnya dalam kehidupan bermasyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tumbuh suburnya sentimen kedaerahan, bentrok massal antar etnik, konflik antar agama adalah akibat yang muncul.

"Perbedaan tidak lagi dihargai sebagai berkah dan kekayaan bangsa, tetapi telah menjadi alasan untuk saling curiga, dan sumber perbedaan yang kemudian menyulut konflik," ujarnya.

Pada tataran politik, lanjut Endriartono, terpinggirkannya Pancasila juga ditandai berbagai kemunduran. Demokratisasi dan kebebasan politik kurang diapresiasi sebagai wahana untuk artikulasi lebih baik kehendak rakyat, melainkan dibajak oleh segelintir elit untuk memajukan kepentingan pragmatis jangka pendek kepentingan kelompok mereka, para petualang politik, yang tidak memiliki pegangan ideologi yang jelas dalam berjuang.

“Mereka melakukan manipulasi sistematis terhadap demokrasi dan proses demokratisasi yang berkembang tanpa pijakan filosofi dan prinsip-prinsip yang jelas,” katanya.

Perkembangan yang tidak konsisten dengan amanat para Bapak Bangsa ini harus segera dihentikan, diubah arahnya, dikembalikan kepada upaya untuk mencapai cita-cita kemerdekaan .

Prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan refleksi kesejarahan paling paripurna Bangsa ini, dan merupakan manifestasi semangat persatuan yang mengikat keragaman suku, budaya, dan bahasa Indonesia, yang telah teruji kesaktiannya.

“Karenanya, Pancasila seharusnya diyakini kekuatan relevansinya, dan harus secara konsisten dan konsekuen dilaksanakan oleh para pemimpin dan masyarakat dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Endriartono menyarankan, pengarus-utamaan kembali Pancasila perlu dilakukan dengan strategi yang tepat.

“Kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu, dimana upaya pengarus-utamaan dan pendidikan ideologi Pancasila menjadi kurang produktif akibat pola penyampaian yang doktriner, abstrak, serta tidak memberikan ruang yang cukup bagi penalaran, penafsiran, dan dialog,” katanya.

Baginya,  dialog dalam upaya menafsirkan Pancasila harus dibuka seluas-luasnya, dan dipandang sebagai wahana bagi penguatan dan pengayaan pemahaman terhadap Pancasila itu sendiri.
“Karenanya tidak boleh dianggap sebagai ancaman bagi Pancasila itu sendiri,” katanya.

Sedangkan di bidang pendidikan, lanjutnya,  internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dilakukan dengan cara yang lebih cerdas dan mendidik, memupuk semangat dialog untuk saling asuh, di semua jalur dan jenjang pendidikan. Materi ajar perlu dibuat secara kreatif dan disesuaikan dengan tahapan berpikir anak-anak dan siswa sesuai usia masing-masing.

Berikutnya, mengembalikan roh Pembukaan UUD 1945 di segala bidang kehidupan. Langkah  paling utama adalah menselaraskan roh pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal batang tubuh UUD ‘45, karena banyak masalah bangsa ini bersumber dari keadaan ini.