Mantan Kepala BP Migas Sudah Kemasi Barang Pribadinya

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Lantai 35 Gedung Wisma Mulya yang terletak di Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan tampak sepi, Rabu (14/11) siang hingga sore.

Sepanjang hari kemarin, tempat yang biasa difungsikan sebagai Ruang Rapat Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) hanya sekali terisi, yakni untuk konfrensi pers mantan kepala BP Migas, Raden Priyono.

Urip Budianto, personel petugas keamanan BP Migas, badan hukum milik negera (BHMN) yang telah dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) itu, mengatakan biasanya di lantai 35 dipadati aktivitas pertemuan. Pertemuan internal BP Migas hingga pertemuan BP Migas dengan kontraktor asing, sering dilakukan di ruang ini.

"Tapi hari ini nggak ada pertemuan. Selain konfrensi pers semua ruangan kosong di sini, dari pagi juga begitu," kata Urip kepada Tribunnews.com.

Pantauan Tribun, pintu-pintu ruang pertemuan di lantai yang disewa BP Migas itu tampak tertutup. Dari luar, tampak tidak seorang pun berada di dalam. Di lantai tersebut hanya terdapat beberapa orang satpam, dan pegawai kebersihan merawat ruangan-ruangan tersebut.

Di gedung Wisma Mulia, BP Migas menyewa beberapa lantai sebagai kantor, yaknil antai 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36 dan 38. Mantan kepala BP Migas, Raden Priyono dalam konferensi persnya mengatakan kantor ini disewa hingga tahun 2015.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi merasa bersyukur atas pembubaran BP Migas. Sebab, BP Migas memboroskan uang negara pada sewa gedung.

"Dengan dibubarkannya BP Migas, maka BP Migas mengalami kerugian negara untuk sewa kantor digedung Wisma Mulia senilai Rp 307.331.849.000, dan pengerjaan fit out senilai Rp 76.043.831.213," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi.

Raden Priyono mengaku sudah merapihkan atau mengemasi barang-barang pribadinya. Saat ditanya ke mana ia setelah BP Migas ditutup, ia berkelakar mengatakan akan memulai karier sebagai wartawan atau pengamat perminyakan dan gas bumi seperti Kurtubi. "Pokoknya ke mana Pak Kurtubi, saya ikuti terus," kata Prioyono, yang dilantik Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menjadi Kepala BP Migas tahun 2008.

Terhadap pegawai lembaga yang dianggar inkonstitusional oleh MK itu, Priyono mengaku sudah memberikan imbauan agar membereskan data-data pekerjaan selama ini, sehingga bila manajemen baru tiba tidak akan jadi kendala.

"Saya juga bilang jangan tandatangani apa-apa dulu, jangan paraf apa-apa dulu, kalian (para pegawai) tetap di sini," katanya.

BP Migas memiliki 1.200 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 1.200 mantan karyawan BP.Migas, sekitar 725 di antaranya telah berstatus pegawai tetap, sedangkan sekitar 100 diantaranya berstatus karyawan kontrak, dan sisanya adalah tenaga alih daya. Karyawan tetap adalah para pegawai dari level satu hingga level sembilan, yang umumnya menempati posisi kepala divisi.

Dengan dibubarkannya BP Migas karena Mahkamah Konstitusi menganggap lembaga tersebut inkonstitusional, kata Priyono, menurut peraturan seharusnya para pegawai tersebut berstatus ter PHK (putus hubungan kerja).

Namun rencananya, karyawan tersebut akan dipindah ke unit khusus dibawah ESDM, dimana karyawan berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) dan non-PNS bekerja sama, seperti yang terjadi di Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).