DPR Mulai Terapkan Absensi Sidik Jari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR mulai melakukan absen rekam sidik jari pada rapat paripurna. Absen finger print dilakukan untuk menggantikan absensi model lama, yaitu tanda tangan.

"Kami hanya melakukan rekam jejak sidik jari, kan mulai diberlakukan pada masa sidang berikutnya November nanti," kata Ketua BK M Prakosa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Prakosa menuturkan, anggota DPR akan melakukan cek sidik jari melalui alat finger print sebelum paripurna.

"Ya, saat anggota mau masuk," imbuhnya.

Prakosa mengungkapkan, nantinya ada 14 alat yang dipasang di dalam ruangan DPR. Jumlah tersebut termasuk alat cadangan.

"Semua di pasang di dalam ruangan, tapi yang dua cadangan. Kalau kami pasang di luar ruangan, kan susah nantinya," ucapnya.

Total biaya yang dikeluarkan untuk alat absensi elektronik mencapai Rp 279 juta. Menurut Bagian Gedung dan Pertamanan DPR Sumbodo, semua finger print dan satu unit hands key mulai digunakan untuk memasukan data sidik jari para anggota Dewan.

"Ini untuk perekaman atau input data sidik jari. Jadi, absennya belum. Setelah semuanya diinput, akan disinkronisasi," jelas Sumbodo.

Ke-14 unit finger print diletakkan di semua pintu masuk ruang sidang paripurna DPR. Meski menelan biaya hingga ratusan juta Rupiah, Sumbodo mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan penggunaan finger print di ruang sidang paripurna.

Sumbodo menerangkan, hands key berbeda dengan finger print. Hands key digunakan untuk merekam lima sidik jari sekaligus.

"Perekaman tangan atau perekaman lima jari. Jadi, kalau finger print tidak berhasil, maka menggunakan ini. Ini untuk cadangan saja," paparnya. (*)

BACA JUGA