Jadi Ketua Fraksi PKS, Hidayat Banyak PR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera(PKS) menggelar acara serah terima jabatan ketua fraksi. Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua Fraksi PKS menggantikan Mustafa Kamal. Acara serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq serta dihadiri sejumlah ketua DPP.

Mustafa Kamal menyerahkan sejumlah dokumen kepada Hidayat Nur Wahid agar tetap dilanjutkan. Dokumen yang diserahkan antara lain penyelesaian kasus bailout Bank Century.

"Sampai saat ini kasus Century belum tuntas dan timwasnya masih bekerja. Ini merupakan dokumen pertama yang saya serahkan," kata Mustafa di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Mustafa juga menyerahkan dokumen mengenai pansus mafia pajak yang gagal. Pasalnya, PKS saat itu kalah suara sehingga kasus itu tenggelam. Menurut Mustafa, pansus mafia pajak penting untuk disuarakan kembali beberapa waktu ke depan.

"Pendapatan negara ini berasal dari pajak. Pajak memiliki sumbangsih yang besar bagi pembangunan bangsa kita ke depan," kata Mustafa.

Dokumen lain yang diserahkanadalah tentang reformasi Parlemen. Mustafa juga menyerahkan keputusan pleno F-PKS yang dilakukan pada awal masa sidang ini, terkait agenda masa sidang saat ini dan berikutnya.

"Kita berharap tradisi pengelolaan dan sistem fraksi yang sudah dibangun selama ini. Semoga dibawah kepemimpinan beliau bisa lebih efisien dan efektif lagi, untuk mencapai tujuan-tujuan partai, maupun cita-cita pembangunan nasional kita,"ujar Mustafa.

Dokumen lainnya adalah mengenai rangkaian pandangan fraksi tentang APBN dan APBN-P 2012. FPKS, kata Mustafa, secara sungguh-sungguh mengajukan satu pemikiran kepada pemerintah, untuk perbaikan tata kelola energi.

"Simbol dari tata kelola energi yang baik adalah dengan menolak kenaikan harga BBM tersebut. Kita berharap pemerintah kedepannya sungguh-sungguh melakukan penataan energi yang lebih baik lagi, karena menyangkut pendapatan negara yang luar biasa besar," ungkap Mustafa.

Hidayat yang menerima dokumen tersebut menyatakan akan menindaklanjuti kajian tersebut.

"Misalnya prinsip reformasi birokrasi kami harus pastikan kader PKS keberadaan mereka di komisi-komisi dan fungsi pembuatan UU juga kehadiran adalah bagian disorot. Kehadiran itu isyarat penting ada kemauan melaksanakan amanat rakyat," ujarnya.