Mengapa (harus) Jokowi

Anhar Widodo
Praktisi Komunikasi dan Dosen Komunikasi ISI Surakarta

TRIBUNNEWS.COM--Kemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilkada DKI putaran pertama beberapa waktu yang lalu bukanlah suatu hal yang kebetulan.

Dukungan pemilih yang menempatkan dia sebagai pemenang pertama itu tidak dibangun dalam sekejap –meski memang dalam waktu yang tidak begitu lama. Kemenangan itu adalah kombinasi momentum yang diracik dengan strategi dan taktik yang tepat.

Kemenangan tersebut juga menjadi jawaban atas sikap politik dan pernyataan Jokowi –beberapa saat sebelum rangkaian Pilkada DKI bergulir. Jokowi secara elegan merespon dan terbuka untuk menghadapi tantangan Jakarta, semakin menegaskan bahwa salah satu walikota terbaik Indonesia tersebut sejatinya siap dan benar-benar mampu mengelola Jakarta.

Strategi politik yang dipilih Jokowi untuk memenangkan persaingan menuju DKI-1 patut menjadi kajian serius dan referensi berharga untuk para politisi yang sedang dan akan memperebutkan jabatan-jabatan politik di masa yang akan datang.

Terlepas pada akhirnya Jokowi benar-benar menjadi Gubernur DKI berikutnya, atau gagal karena sejumlah alasan politis, patut diingat bahwa pengusaha yang lebih memilih sebutan sebagai tukang kayu itu telah mengajarkan nilai-nilai seorang pemimpin, negarawan dan politisi yang patut diteladani.

Sebagai pemimpin, Jokowi menggunakan konsep manajerial yang menyeimbangkan antara proses dan hasil yang cenderung saling menyempurnakan. Jokowi adalah tipe manajer yang mampu mengoptimalkan fungsi dan manfaat pendelegasian tugas secara efektif dan efisien.

Pencapaian pembangunan dan prestasi Kota Solo sejauh ini adalah representasi dari kerja-kerja kepemimpinan yang menempatkan sistem sebagai acuan dan kualitas sumber daya manusia yang di-up grade, untuk menyesuaikan dengan sistem yang telah ditetapkan.

Kemudian, dalam posisinya sebagai pemimpin, Jokowi mampu membangun irama dan sinergi harmonis dalam tarikan relasi vertikal dan horisontal di dalam birokrasi pemerintahan. Selebihnya, dia dapat berhubungan secara terbuka dan interaktif di lingkungan masyarakat untuk mendapatkan afirmasi positif terkait rencana penataan dan pembangunan kota.

Jokowi juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam membaca dinamika kota, sehingga tidak terlihat asal-asalan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan. Dia senang dengan masukan dan kritik dari berbagai pihak agar kebijakan yang diputuskan dapat mengakomodasi kepentingan banyak pihak, utamanya kepentingan masyarakatnya.

Sikap tegas Jokowi untuk menolak mobil dinas baru yang beberapa kali diusulkan dalam RAPBD, selain sebagai praktik pencitraan yang sangat produktif, juga menjelaskan bagaimana posisi dan peran seorang negarawan yang sudah selayaknya menjadi "pelayan" untuk warganya.

Kemenangan politik Jokowi pada Pilkada 2010 yang lalu, menyiratkan bahwa pelayanan dan pengabdian yang sebenarnya yang akan mendapatkan dukungan penuh dari rakyatnya.

Saat semua orang meributkan apakah dia layak atau tidak memimpin DKI, Jokowi cenderung diam dan normatif dalam membuat pernyataan. Inilah salah satu kematanan politik seorang Jokowi. Pernyataan mengenai peluang dia untuk mendapatkan dukungan dari partai politik, juga menegaskan bahwa Jokowi bukan tipikal politisi yang oportunis. Semua dihitung dan dipertimbangkan berdasarkan kalkulasi politik yang ilmiah dan rasional.

Memang benar bahwa peluang dan kesempatan Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI, masih harus menunggu pemungutan suara putaran kedua pada 20 September besok. Namur setidaknya pilihan PDI Perjuangan dan gerindra yang mengusung Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat respon positif dari masyarakat Jakarta.

Jokowi, disadari atau tidak adalah kader potensial yang akan memberi daya ungkit bagi partai pengusungnya untuk memenangkan Pemilu 2014. Oleh sebab itu, menempatkan Jokowi sebagai calon gubernur DKI, bagi PDI Perjuangan dan Gerindra adalah "pertarungan yang harus dimenangkan".