Dede Yusuf: Pajak Kunci Sukses Pembangunan Jawa Barat

Wakil Gubernur Jawa Barat Jawa Barat Dede Yusuf punya pengalaman pribadi menyangkut pembayaran pajak. Saat berprofesi sebagai bintang film dan bintang iklan, mantan atlet taekwondo sempat kaget karena produsernya langsung memotong honornya untuk membayar pajak. Padahal seharusnya, honor itu diserahkan utuh, baru kemudian ia sendiri yang akan membayar pajaknya.

"Bayarnya jadi dobel. Sudah dipotong pajak oleh produser, tiba-tiba diminta harus bayar pajak lagi," kata pria keturunan Ciamis Jawa Barat ini saat ditemui saat ditemui di Grand Hotel Preanger, Bandung.

Dede berharap, ke depan kerja sama antara Pemprov Jabar dengan Ditjen Pajak lebih ditingkatkan lagi. Kemitraan harus dibangun sehingga akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Ditjen Pajak bisa memberikan dukungan agar pajak yang diambil dari daerah bisa dikembalikan ke daerah. Sebaliknya Pemprov Jabar siap membantu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kesadaran untuk membayar pajak.  Bagi mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini, sumbangan dana dari pajak untuk pembangunan di Jawa Barat cukup besar. Penempatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

 Wagub Dede menghimbau kepada masyarakat agar pembayaran pajak dilakukan tepat waktu. Sebab akan berpengaruh pada APBD (Anggaran Pendapata Belanja Daerah) baik dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun DAU maupun DAK. Jika pembayaran pajak terlambat, pengesahan APBD pun terlambat sehingga proyek pembangunan jadi terhambat.

 Sejauh ini, omzet seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Namun sumbangan pajaknya tidak masuk ke kas daerah, melainkan langsung ke pemerintah pusat. Pemprov Jawa Barat selama ini mendapat bagian dari pajak tersebut dalam bentuk DAU dan DAK. Dede menilai sejauh ini kesadaran warga Jawa Barat untuk membayar pajak sudah cukup tinggi. Diapun berkesimpulan bahwa pajak adalah kunci sukses bagi pembangunan Jawa Barat saat ini dan di masa mendatang.

 Namun demikian, bukan berarti petugas pajak bisa berleha-leha, sebab sangat mungkin masih banyak potensi pajak yang belum tergali dengan maksimal. "Petugas pajak harus lebih kreatif. Jangan hanya menunggu tapi harus menjemput bola. Mekanisme dan prosedur pembayarannya pun harus dibuat sederhana, jangan berbelit-belit," kata Dede.

 Menurutnya, posisi pajak hampir sama dengan zakat, ada besarannya. Wagub Dede juga memiliki ide seandainya pembayaran pajak bisa dilaksanakan secara bulanan. “Kalau boleh menghimbau, bayar pajak itu sebaiknya bulanan saja, jangan tahunan. Sebab kalau tahunan akan terasa berat," ujar pria yang sebelum terjun ke dunia politik dikenal sebagai aktor laga ini.

 Terkait reformasi birokrasi di Ditjen Pajak, menurut Dede yang terpenting adalah transparansi. “Wajib Pajak berhak mengetahui uang yang dibayarkannya itu larinya ke mana, untuk kegiatan apa. Sekarang, teknologi informasi sudah canggih sehingga penyampaian informasi tentang perpajakan bisa dilakukan secara online.”, tegasnya.

 Menurut Dede whistleblowing system atau peniup peluit yang kini dikembangkan oleh Ditjen Pajak, bagus-bagus saja untuk membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan. Namun terpenting adalah transparansi.

 Narasumber: Dede Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Barat.