Fraksi Golkar dan PAN Sorot Pemkab Bone

Laporan Reporter Tribun Timur Mahyuddin

TRIBUNNEWS.COM WATAMPONE --Fraksi Partai GolKar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone menilai Pemerintah Daerah Bone tidak dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Pasalnya, hampir semua aspek pelayanan pemerintah tidak menyentuh esensi kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan yang sebenanrnya karena program pelayanan selalu dipolitisasi untuk kepentingan orang atau kelempok tertentu.

Penilian itu dilontarkan oleh juru bicara fraksi Golkar Andi Verang Pawi pada saat memberikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang nota keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2012 pada rapat paripurna, Kamis Rabu (18/9) siang.

"Diantara indikator ketidakberesan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, yakni pendapatan asli daerah yang diharapkan ditopang dari penjualan lods, kios, dan roko di pasar sentral tradisional modern Watampone tidak dapat berjalan sesuai yang ditargetkan oleh dewan," ungkap Verang.

Menurutnya, pasar tersebut menjadi biang keladi devisi keuangan Pemda beberapa tahun terakhir ini, selain itu penyaluran 200 unit kendaraan dinas kepala desa tidak dilakukan secara tepat sehingga melahirkan masalah baru berupa aksi protes sejumlah kepala desa. Verang menambahkan, Program pembangunan yang selama ini dipolitisasi harus dihentikan demi kepentingan masyarakat yang sesungguhnya.

Sorotan yang sama juga datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Ahmad Agus, mengatakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk mewujudkan visi misi pemerintah daerah untuk menjadikan Bone sebagai daerah yang maju, makmur dibawa Ridho Allah semakin jauh dari kenyataan, padahal masa pemerintahan dibawa kepemimpinan Idris Galigo sisa beberapa bulan.

Menurut Agus, hingga saat ini pembinaan Pemerintah Daerah terhadap usaha kecil menengah, petani nelayan, industri, masih kurang, sehingga visi misi yang tertuang dalam RPJMD jauh dari kenyataan.

Sementara itu Sekretaris Daerah Bone Andi Achmad Amien yang mewakili Bupati Bone mengatakan, pihaknya menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pemerintah daerah, makanya kritikan dan masukan dari fraksi yang ada di dewan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki.

Baca juga :

• Pemilihan Gubernur DKI
  Jokowi Sungkeman Pada Ibunya Sebelum ke Jakarta 9 menit lalu
• Karena Dendam Syamsul dan Sani Bunuh Sang Bos 38 menit lalu
• Pemilihan Gubernur Sulsel
  PPD-Buruh Dukung Garudana, PPDI Milik Ilham-Aziz 1 jam lalu