Marwah Daud: Partai Republik Milik Rakyat bukan Cukong

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Republik Marwah Daub Ibrahim menegaskan, partainya bukan milik para cukong, melainkan milik rakyat. Partainya memberikan kesempatan kepada rakyat berpartisipasi aktif memilih dan menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif.

“Kami ingin menyadarkan masyarakat, bila mereka dibayar untuk masuk ke partai, artinya mereka menjual kebebasan dan hak politiknya ke partai. Partai Republik ini dari rakyat, dengan rakyat dan untuk rakyat,” tegas Marwah di Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Mantan Ketua DPP Partai Golkar masa kepemimpinan AkbarTandjung ini menegaskan, Partai Republik tidak menjanjikan dana dan pemberian santunan kepada para anggota. Justru sebaliknya, masyarakat diajak mandiri dan memiliki partai ini dengan cara memberikan sumbangan semampunya.

Dengan konsep dan pemikiran seperti itu, Partai Republik ingin mengubah kecenderungan umum bahwa partai politik tidak memiliki visi utama yang jelas, sehingga lebih banyak menyampaikan dan mengumbar janji.

Marwah mengungkapkan, Partai Republik yang dipimpinnya telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah lolos bersama 34 partai politik lain untuk selanjutnya mengikuti tahapan verifikasi administratif.

“Untuk partai yang baru bangkit lagi, memang tidak mudah bagi kami untuk melewati tahapan demi tahapan yang ditetapkan baik di Dephukham maupun KPU. Kami tetap optimis dan tidak berhenti berupaya untuk dapat lolos pada tahapan-tahapan berikutnya,” papar Marwah.

Doctor komunikasi internasional lulusan American University, Washington DC, Amerika Serikat (1989) ini mengatakan, Partai Republik hadir dengan sejumlah perbedaan yang mencolok dari partai-partai lain yang sudah ada. Partai ini hadir dengan segala kebersahajaannya, namun dengan keyakinan dan militansi yang di atas rata-rata dari para kadernya.

“Saya merasakan sekali pertolongan Tuhan di sini. Bayangkan, Partai Republik dideklarasikan kembali 25 April 2012, dan sampai dengan 7 September 2012 sudah terbentuk kepengurusan di 33 propinsi dan di lebih 350 kabupaten/kota se-Indonesia. Artinya, belum genap 1 semester, hampir di seluruh Indonesia telah terbentuk kepengurusan sampai ke tingkat kabupaten. Belum sempurna memang. Dan kami terus berusaha untuk menyempurnakannya, bahkan sampai ke tingkat desa,” tandas Marwah Daud Ibrahim.

Klik: