Ini Dia Empat Rekomendasi NU Kepada Pemerintahan SBY

TRIBUNNEWS.COM,CIREBON--Empat rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

1. Politik dan Korupsi

Upaya pemerintah menanggulangi korupsi belum berjalan baik, karena aparatur Kepolisian dan Kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan. Presiden harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintah yang terlibat korupsi.

Rekomendasi:

*Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait aparat yang terlibat korupsi.

*Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.

2. Pajak

*Bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung Alquran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat. Sedangkan kewajiban bayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tak langsung dalam konteks mematuhi penguasa (ulil amri).

*Penguasa dalam membelanjakan uang negara dari pajak harus berdasarkan kaidah fikih tasharruful imam alai roiyyah manuutun bil mashlahah al-raiyyah, mengacu tujuan kesejahteraan dan kemanusiaan warga negara, terutama fakir miskin.

Rekomendasi:

*Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terhadap penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tak ada kebocoran.

*Pemerintah harus megutamakan kemashlahatan warga negara, terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak.

*PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tak dapat melaksanakan rekomendasi kedua poin di atas.

3. International

*Akhir-akhir ini dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul beberapa karya dalam media massa yang melecehkan dan menodai simbol-simbol Agama Islam.