Wamen Pertanian Segera Punya Mobil Baru

Wakil Menteri Pertanian Bakal Miliki Mobil Baru Kelar Lebaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan usai lebaran ini, Wakil Menteri Pertanian punya mobil baru.

Diperkirakan tanggal 30 Agustus 2012, kalau tidak ada aral Melintang, Kementerian Pertanian akan menanda tangani Kontrak dengan Pemenang tender tentang Pengadaan kenderaan Roda 4 untuk Wakil Menteri pertanian.

"Tapi, saat ini, mulai tanggal 13 - 23 Agustus 2012, masih masa sanggah Lelang. Ini artinya, pemenang lelang sudah diketahui, atau sudah ada pada tangan panitia lelang, tapi belum diumumkan ke publik," ungkap oordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi kepada Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (22/8/2012).

Uchok menyebutkan pengadaan kenderaan Roda 4 untuk wakil menteri pertanian ini, nilai pagu paketnya sebesar Rp520.000.000. Nilai pagu ini memang lumayan besar, dan mewah bagi bukan pejabat publik.

Memang, sebut dia melanjutkan, bahwa nilai ini mungkin terlalu kecil dan tidak adil bila dibandingkan dengan Sang Menteri sendiri. Untuk diketahui kenderaan Roda empatnya ditaksir dengan nilai sebesar Rp1,3 miliar dengan merek Toyota Crwon Royal Salon.

Padahal, menurut Uchok jabatan menteri dan wakil menteri sama-sama jabatan politis, tapi fasilitas yang diterima berbeda pula. "Ini namanya diskriminasi jabatan publik."

Dia menjelaskan beginilah kondisi Indonesia, anggaran negara banyak diperebutan antara pejabat publik sendiri. Para pejabat publik berlomba-lomba merebut, dan menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara, tanpa memikirkan berapa jumlah anggaran buat rakyat sendiri.

Padahal, menurut UU 1945, APBN atau APBD diperuntukan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tapi, ternyata, APBN atau anggaran untuk rakyat minim sekali atau pemerintah sangat pelit sekali buat rakyat sendiri.

Lihat saja, amanah UU kesehatan sendiri, alokasi anggaran kesehatan diharuskan minimal sebesar 5 persen diluar gaji pegawai, tetapi, kenyataaan, selama ini APBN baru memberikan porsi kurang dari 2 persen.

"Ini sungguh ironis, fasilitas pejabat seperti beli mobil, pengadaan tidak pernah ditunda, tapi kalau anggaran untuk rakyat pasti selalu ditunda melalu. Sedangkan anggota dewan, sebagai wakil rakyat seharus mempergunakan fungsi kewenangaan, jangan diam saja seperti patung pancoran," jelasnya.

Seharusnya menurutnya, melarang eksekutif mendapat fasilitas mobil mewah karena, pertama, wakil menteri belum bekerja, belum menunjukan kinerja buat rakyat, tapi sudah mau menikmati fasilitas negara, ini namanya penjabat publik terlalu manja sekali. Kedua, untuk anggaran kesehatan sendiri belum sampai 5 persen lantaran kebijakan ini melanggar UU itu, dan seharusnya anggota dewan itu, mengawasi kinerja pemerintah dari sudut konstitusi, agar menjalani kebijakan sesuai dengan konstitusi.

Andri MALAU