Laskar Merah Putih Laporkan Gubernur Sultra ke KPK

Laporan Agus Nia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan massa Laskar Merah putih melaporkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ,Kamis (16/8/2012). Mereka datang mewakili masyarakat Sulawesi Tenggara dengan berorasi dan menyanyikan mars Laskar Merah Putih.

"KPK harus tangkap Nur Alam. KPK jangan mudik sebelum tangkap Nur Alam," kata Ketua Laskar Merah Putih Jakarta Timur, Lucki Sunarya.

Sebelumnya, Laskar Merah Putih pernah menyambangi gedung KPK untuk tujuan yang sama, Senin (13/8/2012). Pada 24 Januari lalu, Gubernur Sulawesi Tenggara itu juga dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Advokasi Kebijakan Publik (KAKP) Kabupaten Buton melalui surat bernomor 013/I/KAKP/2012.

Dia dilaporkan terkait dengan dugaan penyalagunaan kewenangan dalam kasus keluarnya SK Nomor 523 Tahun 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Buton.

“Akibat keluarnya SK tersebut, Negara telah dirugikan sebesar Rp 263.250.000. Gubernur Sultra diduga telah melakukan tindak pidana korupsi  seperti diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya  Pasal 3 Jo Pasal 2,” kata Koordinator KAKP La Ode Isa Ansari beberapa waktu lalu.

Dalam laporannya tersebut, KAKP juga melampirkan kronologis kasus serta bukti-bukti pendukung berupa surat menyurat antara KPUD Buton, DPD PAN Buton, Bupati Buton dan Gubernur Sultra.

Nur Alam diduga menerima gratifikasi berupa dua unit mobil mewah merk BMW X4 dan Mini Cooper dari pengusaha tambang di Sulawesi Tenggara. Pasalnya, pemberian tersebut agar Nur Alam mengeluarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara yang memperbolehkan DPRD Buton memberikan izin mendirikan pertambangan di Kabupaten Buton.

Sementara itu, dia juga diduga menerima gratifikasi rumah mewah yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. Laskar Merah Putih menilai segala praktek korupsi yang dilakukan Nur Alam merupakan persiapan dirinya untuk menghadapi Pemilukada Gubernur pada November mendatang.