Pemerintah Myanmar Buka Akses Bantuan Bagi PMI dan OKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Jusuf Kalla menyatakan pemerintah Myanmar sudah membuka pintu bagi PMI dan OKI untuk mengirimkan bantuan terkait masalah Rohingya. Hal itu dapat dipastikan setelah Ketua Umum PMI itu berkunjung ke Rakhine, Myanmar pekan lalu.

"Ya dari Myanmar kan sudah ada persetujuan tadi, pemerintah disana, Pemerintah Myanmar untuk membuka akses Palang Merah dan juga OKI bisa bekerja bersama-sama disana," kata Jusuf Kalla (JK) di kantor Pusat PMI, Jakarta, Selasa (14/8/2012).

JK menyampaikan informasi tersebut kepada organisasi Islam dan Kemanusiaan antara lain Dompet Dhuafa, Majelis Muslimin (Hiszubllah), Medical Emergency-Committee (Mer-C) dan PKPU

JK mengungkapkan bantuan nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. Pasalnya, hanya pemerintah Myanmar yang dapat menentukan bantuan tersebut. Hal yang sama, kata JK, bila masalah tersebut terjadi di Indonesia.

"Kalau kita juga pemerintah yang menentukan dari situ kita akan kerjakan sesuai dengan apa yang kita mampu dan mau,"imbuh Mantan Wakil Presiden RI itu.

Bantuan tersebut dapat berupa pembangunan fasilitas rumah, jalan, makanan atau beasiswa. "Katakanlah rumah 8000 unit, kita siap 4000 unit, oke, contohnya itu, bikin jalan, mau makanan berapa bulan," katanya.

Mengenai kunjungannya ke Myanmar, JK mengaku pemerintah sempat menolak pihak asing yang masuk ke negara tersebut. Namun, PMI akhirnya diberikan izin oleh Presiden Shein Thein untuk melihat lokasi manapun dengan pengawalan aparat keamanan. Bahkan Sekjen PMI Sekjen PMI Pusat Budi Atmadi Adiputro masih berada di Myanmar.

"Saya bertemu dengan presiden, menteri, gubernur, pejabat setempat dan tokoh masyarakat Rohingya," ujar JK.

JK mengatakan tujuan akhir dari bantuan tersebut agar kehidupan disana kembali normal dan harmonis. IA menuturkan di lokasi tersebut, konflik secara fisik sudah tidak terjadi. Namun, masyarakat setempat masih diliputi ketakutan dan kekhawatiran.

Mengenai anggapan bahwa muslim Rohingya tidak diterima sebagai warga negara Myanmar, JK tidak setuju dengan itu. Ia mengatakan sudah berbicara dengan salah satu tokoh organisasi Rohingya internasional. Ternyata, mereka memiliki paspor Myanmar dan mempunyai hak pilih dan dipilih.

"Mereka semua memilih, ya warga negara itu, kalau pemilih dalam pemilu ya sudah tidak jadi soal lagi," tukasnya.