Kamis, 2 Oktober 2025

Pembantaian Rohingya di Myanmar

PMI Siap Beri Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar

Palang Merah Indonesia (PMI) bersama dengan Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (OKI) dan Bulan Sabit Merah Qatar

zoom-inlihat foto PMI Siap Beri Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Dua aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Rohingya melakukan aksi teaterikal ketika melakukan aksi peduli Rohingya di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2012). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan terhadap umat Muslim Rohingya. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) bersama dengan Organisasi Kerjasama Negara-Negara  Islam (OKI) dan Bulan Sabit Merah Qatar (QRCS) akhirnya diperbolehkan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat etnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar. Ketiga organisasi ini pun segera menandatangani kerjasama dengan Palang Merah Myanmar untuk menyuplai bantuan agar bisa diterim masyarakat setempat.

Pemerintah Myanmar juga akan mengawal arus bantuan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar tidak salah sasaran. 



Demikian kesimpulan pertemuan Ketua PMI Jusuf Kalla, Asisten Sekjen OKI Atta El- Mannan, Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed  Gahnim Al Mahdeed dengan Menteri Urusan Perbatasan Myanmar Thein Htay seusai mengunjungi barak pengungsi Thet Kay Pyin di Sittwe, Rakhine, Myanmar, Sabtu (11/8/2012). 



Pada kunjungan delegasi PMI, OKI dan Bulan Sabit Merah Qatar ini terungkap ribuan masyarakat Rohingya dan Rakhine hidup dalam kondisi mengenaskan pasca konflik etnis tersebut. Mereka hidup di barak pengungsi berdesak-desakan dengan fasilitas sanitasi dan kesehatan yang sangat buruk. Yang membuat kondisi pengungsi semakin parah, kawasan tersebut tengah mengalami curah hujan yang cukup tinggi.

Sehingga hampir dipastikan para pengungsi mudah terkena penyakit, terutama yang banyak diderita para pengungsi saat ini adalah penyakit diare, ISPA dan Kolera.Ketika ditemui, sejumlah pengungsi bahkan mengeluh kurangnya pasokan makanan dan obat-obatan yang diberikan kepada mereka.

Ketua PMI Jusuf Kalla menegaskan, pihaknya berharap pemerintah Myanmar segera memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan pengalamannya menyelesaikan konflik di Ambon dan Poso, program tanggap darurat tidak boleh lebih dari enam bulan.  

"Sebab akan menimbulkan persoalan psikologis dan kesehatan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Sabtu(11/8/2012).

Berita Terkait: Pembantaian Rohingya di Myanmar

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved