155 TNI Ikut Sosialisasi Pencegahan Korupsi
Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), menyelenggarakan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi, di Gedung Olah Raga (GOR) A. Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Rabu (1/8/2012).
Dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, sosialisasi tersebut diikuti oleh 155 Perwira TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan dibuka oleh Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan (Irjen) TNI Letjen TNI Geerhan Lantara.
Dalam amanatnya Irjen TNI menyatakan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka mencegah dan memberantas agar tidak terjadi korupsi di lingkungan TNI. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui tindakan pencegahan dan penindakan.
"Penindakan akan menghasilkan detterance effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak lebih besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang memberikan detterance effect," ujar Letjen TNI Geerhan Lantara.
Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterance effect dan dampak lebih besar dalam jangka panjangnya.
Kegiatan pencegahan terutama berupa sosialisasi dan kampanye anti korupsi, penyampaian LHKPN, pembuatan unit pengendali gratifikasi, penyusunan kode etik, penyediaan sistem dan sarana pengaduan masyarakat (Whistle Blower System), kajian perbaikan sistem dan kegiatan yang merupakan inisiatif terkait dengan upaya pencegahan korupsi.
Saat ini di tubuh TNI, wajib LHKPN baru sebatas kepada Perwira Tinggi namun ke depan dapat menjadi kewajiban bagi seluruh pejabat/pegawai yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional termasuk didalamnya pejabat pengelolaan anggaran serta pejabat pengadaan barang dan jasa.
Hadir pada acara tersebut diantaranya Dansesko TNI, para Asisten Panglima TNI, para Asisten Kas Angkatan, Kabalakpus TNI dan Wakapuspen TNI.
