IPW: Periksa Kapolda Sumsel Terkait Kasus Cinta Manis

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar lima perwira Polisi diperiksa akibat penyerbuan Brimob ke Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang mengakibatkan satu tewas dan sejumlah orang lainnya tertembak.

Kelima perwira itu adalah Kapolda Sumsel, Direktur Operasi, Kasat Brimob Sumsel, Kapolres Ogan Ilir dan perwira pemimpin penyerbuan. Saat ini ada 10 polisi kelas bawah yang diperiksa.

"Ini jelas tidak adil. Sebab mereka turun ke Desa Limbang Jaya adalah atas perintah atasannya. Untuk itu lima perwira atasan mereka juga harus diperiksa. Proses pemeriksaannya harus dilakukan Mabes Polri, Komnas HAM dan Kompolnas. Tanpa itu, pemeriksaan hanya menyentuh polisi kelas bawah, sementara atasannya enak-enakan dan tidak tersentuh," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Minggu (29/7/2012).

IPW menilai, ada lima keanehan di balik penyerbuan polisi ke Limbang Jaya. Pertama, benarkah telah terjadi pencurian pupuk milik PTPN. Jika pun benar, kata Neta, apakah semua warga Limbang Jaya terlibat pencurian sehingga desa itu harus diserbu Brimob.

"Kedua, apa dasar hukumnya pasukan Brimob dilibatkan untuk mencari pencuri pupuk, bukankah itu tugas reserse," kecamnya.

Hal lainnya yang dipertanyakan adalah yang terjadi di Limbang Jaya adalah penyerbuan dan bukan Patroli Dialogis seperti yang dikatakan polisi. Polri tidak mengenal adanya patroli dialogis.

Kalau pun ada operasi dialogis sifatnya tertutup, dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar mbantu menyerahkan pelaku pencurian pupuk.

"Kasus ini bermula saat puluhan truk yang mengangkut Brimob bersenjata lengkap melintas di Limbang Jaya, lalu siapa yang mmerintahkan operasi tersebut dan sangat mustahil kapolda, dir operasi dan kasat Brimob tidak tahu dengan penyerbuan ini," Neta mempertanyakan.

Yang juga dipertanyakan adalah, siapa yang membiayai operasi penyerbuan ini. Adakah pihak PTPN membantu dana operasinya? Jika ada, Neta menegaskan, ini merupakan gratifikasi dan suap untuk mmperalat polisi dalam menzalimi rakyat Limbang Jaya, sehingga para pejabat PTPN yang memberi bantuan harus diperiksa.

"IPW menyayangkan terjadinya penyerbuan ini dan mengingatkan Polri adalah alat negara yang senantiasa harus melindungi rakyat. Jika terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, Polri harus profesional dan bukan memihak, apalagi diperalat untuk menzalimi rakyat," kecam Neta S Pane.