Minggu, 5 Oktober 2025

Dana Hibah Keraton Tertahan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terus mendorong Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan Panembahan Agung Tedjowulan

Editor: Budi Prasetyo
zoom-inlihat foto Dana Hibah Keraton Tertahan
Wakil Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo

Laporan Wartawan Tribun Jogya/ Ade Rizal

TRIBUNNEWS.COM SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terus mendorong Sinuhun
Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan Panembahan Agung Tedjowulan agar  segera menggelar pertemuan keluarga besar Sentana dan Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta untuk memantapkan hasil rekonsiliasi beberapa waktu lalu.

Wakil Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menegaskan, pertemuan internal keraton harus segera dilakukan menyusul tertahannya  dana hibah untuk keraton dari Pemerintah Provinsi karena rekonsiliasi  dinilai belum sepenuhnya selesai.

Seyogyanya, keraton mendapat dana bantuan dari Pemerintah Provinsi  sebesar Rp 1,1 miliar, sementara dari Pemerintah Kota, setiap tahun  dianggarkan sebesar Rp 300 juta. Namun, untuk menghindari potensi   terjadinya masalah hukum dalam penyaluran dana hibah tersebut, Pemprov  dan Pemkot menghendaki rekonsiliasi benar-benar selesai sebelum dana hibah dikucurkan.

Diakui Rudy, panggilan akrab wakil wali kota, proses rekonsiliasi yang  dimediasi oleh Muspida Kota Solo, Pemprov dan Pemerintah Pusat tidak  serta merta menyelesaikan masalah keraton. "Artinya harus diikuti  dengan komunikasi intensif di internal keraton oleh Sinuhun dan  Panembahan Agung," kata Rudy kepada wartawan, Kamis (26/07/2012).
Pihaknya ingin semua sentana dan kerabat dalem keraton sepenuhnya mau  melaksanakan hasil rekonsiliasi.

Jika sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan internal keraton, pihak pemerintah tidak akan mengucurkan dana bantuan  tersebut. Pasalnya, lanjut dia, dikhawatirkan masih adanya konflik internal berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam laporan  pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut nantinya. "Kita tentu tidak mau dalam menurunkan bantuan dana hibah ini nantinya akan  jadi persoalan hukum. Penggunaan dana ini harus bisa  dipertanggungjawabkan," kata Rudy.

Pemkot Solo pun terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan  kerabat dalem keraton mengenai hal tersebut. Mengenai transparansi  dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, Rudy juga telah mengusulkan kepada Sinuhun agar mengubah sistem penyaluran dana di keraton. "Saya usulkan semua penyaluran dana hibah dengan sistem transfer ke rekening bank secara langsung," ujarnya.

Sistem transfer ke rekening tersebut, lanjut Rudy, diharapkan juga diterapkan dalam sistem pembayaran gaji abdi dalem keraton. Dengan sistem tersebut, maka penyaluran dana hibah akan semakin transparan dan mudah dipertanggungjawabkan. "Selain itu kan ratusan abdi dalem di keraton saya rasa juga akan merasa diuwongke dengan sistem ini. Selain
agar mereka juga mulai menabung," harapnya.

Berita Terkait  :

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved