Kontras Kecam Sikap Priyo Soal Pelanggaran HAM Masa Lalu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, yang meminta melupakan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu.

KontraS menilai Priyo tidak mengerti Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa ada kewajiban hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu.

"Usul saya, Priyo bertemu saja dengan keluarga korban yang anaknya dihilangkan, dibunuh, dan disiksa di masa lalu. Priyo patut dijadikan sebagai tokoh ancaman kemanusiaan di Indonesia. Dia mewarisi karakter orba," ujar Koordinator Eksekutif KontraS, Haris Azhar dalam keterangan tertulis, Rabu (25/7/2012).

Sebelumnya, Priyo Budi Santoso, menyatakan permintaan agar Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) sebagai pihak yang mengeluarkan rekomendasi adanya pelanggaran HAM pada peristiwa 1965-1966, untuk fokus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pasca-reformasi 1998.

Dia ingin kasus pelanggaran HAM pada masa lalu, seperti kasus 1965-1966, dijadikan sebagai bagian masa kelam dalam sejarah Indonesia. Saat ini, semangat yang harus dibangunun adalah jangan sampai kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi lagi.

Politisi Partai Golkar itu menilai membuka kasus pelanggaran HAM pada masa lalu tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, dia khawatir jika kasus itu diungkit akan menimbulkan gejolak di masyarakat seperti sebelumnya. "Nanti zaman Ken Arok diungkit," kata Priyo.

Menurut Haris, membuka sejarah lama adalah penting untuk membangun garis batas, apa yang salah dan benar, siapa yang salah dan siapa yang tidak bersalah. "Dengan demikian, kita tahu siapa yang bisa diajak membangun negeri dan apa yang tidak boleh diulangi, seperti kekerasan," jelas Haris.

Haris melihat Priyo berani bicara seperti itu karena dia berasal dari Partai Golkar, partai yang selama orde baru berkontribusi dalam banyak pelanggaran HAM. "Dia mewakili kepentingan Golkar untuk diselamatkan dari penghukumannya atas kesalahan di masa lalu," tandasnya.

Haris menambahkan, pihaknya akan menyampaikan protes resmi ke DPR terkait pernyataan Priyo itu dalam waktu dekat.