Social Media: Pencuri Makan Siang Produk Generasi Baru

TRIBUNEWS.COM - Diskusi mengenai social media (facebook, twitter, blog, dan youtube) termasuk sesi yang menarik perhatian pimpinan puncak media massa dari seluruh dunia.

Sesi ini diadakan setelah acara pembukaan II World Media Summit di gedung World Trade Center, Moskow, Kamis (5/7/2012).

Di sesi ini saya melihat Presiden dan CEO Kantor Berita Antara, Akmad Mukhlis Yusuf. President dan CEO AGI (Agenzia Itaiia), seorang wanita yang enerjik, hadir sebagai pembicara.

Parvathi Menon dari The Hindu India juga terlihat di kelas ini, demikian juga Ravi Velloor dari Straits Times Singapura.

Beberapa direktur kantor berita asing terlihat antusias. Tampak Aslan Ahmad Aslanov, Direktur Azar Tac, kantor berita Azerbaijan. Ada juga Jesus Ollero dari kelompok Joly, Spanyol.

Panitia menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang media. Eks penyiar radio dan televisi dari Bulgaria, news agency (kantor berita dari Italia dan Korea Selatan), online media dari Finlandia, dan praktisi televisi dari Israel.

Forum ini dihadiri lebih 40 orang, jumlah peserta yang banyak dibanding sesi etik dan bisnis atau topik klasik seperti monopoli informasi.

Para pembicara sepakat bahwa social media adalah realitas saat ini, menjadi daily life masyarakat. Sejak mampu memproduksi dan mendistribusikan informasi, social media menjadi personal publication --sesuatu yang kemudian berebut pengaruh dengan media tradisional sebagai produsen dan distributor informasi.

Social media juga memunculkan masalah lain, yakni kue iklan. Dalam kasus tertentu, social media merebut kue iklan TV atau yang seharusnya menjadi jatah makan televisi.

Dalam bahasa pembicara dari Bulgaria: "Social media mencuri makan siang televisi."

Katanya lagi, "Media social mencuri public space." Ruang publik, begitu pandangan ini meyakini, harus diatur karena itu adalah wilayah orang banyak. Tidak boleh sembarang gelandangan "berkicau" di sana, apalagi menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

Persoalannya siapa yang mengatur, belum terjawab dalam sesi ini. Tapi beberapa model bisa dicontoh. Aturan dibuat dan pengawasannya bisa dilakukan oleh komunitas pers, mirip Dewan Pers di Indonesia. 

Model lain adalah campur tangan negara --suatu pendekatan yang sudah sangat usang sebab ini sama saja membiarkan pemerintah mencuri wilayah publik.

***

SOAL ruang publik adalah satu soal tapi bagaimana media tradisional tetap survive adalah soal lain.

Ada beberapa jawaban terhadap tantangan ini. Pertama datang dari pemahaman bahwa media tradisional harus konsisten pada core business-nya, yaitu menyebarluaskan informasi yang "disertifikasi" dalam arti yang memiliki jaminan bisa dipercaya.

Pembicara dari Italia dan Korea Selatan mempercayai pendekaan ini.

Daniele Paola Viglione, Presiden dan CEO AGI (kantor berita Italia), membedakan informasi sebagai news dan voice.

News adalah informasi yang diolah dengan semangat dan keterampilan profesionalisme wartawan. Tujuannya mengabdi ke publik dan kemanusiaan.

Voice bukan news, kata dia. Voice hanyalah suara-suara yang bisa ditulis oleh siapa saja, untuk apa saja, dengan standar yang tidak terjaga (sebab siapa yang menjaganya sejak setiap orang bisa muncul anonim di jaringan social media?)

Beda dari news, voice tidak disortir untuk tujuan public dan kemanusiaan. Voice bisa saja hanya informasi iseng, katakanlah, tentang si dia yang badannya mulai gemuk.

Voice adalah social media, sedangkan news adalah traditional media.