Uang Masuk Sekolah Melambung, Balikpapan Perlu Perwali
Tingginya inflasi pada sektor pendidikan turut menyita perhatian serius kalangan legislator Balikpapan.
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Syaiful Syafar
TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Tingginya inflasi pada sektor pendidikan turut menyita perhatian serius kalangan legislator Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Syukri Wahid, menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur mekanisme uang pembayaran penerimaan siswa baru di sekolah swasta.
Hal ini sebagai upaya mengerem tingginya inflasi pada sektor pendidikan, yang terjadi saat awal tahun penerimaan siswa baru. "Sektor pendidikan sumbangsih tertinggi inflasi kota ini sekitar 17 persen. Kita rekomendasi agar dibuat aturan Perwali. Karena pendidikan tidak mengalami elastisitas yakni kemampuan suatu harga untuk melakukan penurunan, tapi berapapun tarif yang digunakan mereka tetap bayar," ujarnya.
Kondisi tersebut kata Syukri telah terjadi di Balikapapan. Misalnya, sekolah menetapkan tarif uang masuk sebesar Rp 15-20 juta, otomatis akan berdampak pada pengeluaran masyarakat di sektor pendidikan. Bahkan Syukri menyebut ada salah satu sekolah SMP yang sampai menetapkan biaya masuk hingga Rp 25 juta.
"Saya tidak tahu, apakah ini karena rasio sekolah swasta dan negeri jauh kadar kualitasnya. Sebagian pasar mau membeli harga itu karena kualitas itu. Nah ketika masyarakat membayar, disitulah sumbangsihnya (inflasi)," ujarnya.
Menurut Syukri makin tinggi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pendidikan maka makin tinggi juga kontribusi inflasi di sektor pendidikan. "Jadi multiplyer tarif ini berdampak pada kenaikan harga. Karena itu Pemerintah harus buat regulasi mengatur sekolah swasta ini," imbuhnya.
Kondisi di Balikpapan kata Syukri juga tidak lepas karena jumlah sekolah yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan pelajar. "Contoh lulusan SD jumlahnya ribuan, seharusnya ini bisa diserap oleh sekolah SMP dalam jumlah yang sama, begitu pula di SMA. Tapi ini tidak terserap sehingga diambil oleh swasta dengan konsep keterpaduan yang hampir tidak dimiliki sekolah negeri," ujar politisi PKS ini. (*)
Baca juga:
- Pidsus Kejati Kaltim Sita Digital Library
- Mobil Angkut Bensin Terbakar
- Warga Nunukan Ikut Sumbang Koin Untuk KPK
- Seminar Paguyuban Balikpapan Dihadiri Ratusan Orang