Anas Urbaningrum: Cerita Mati, Halusinasi

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum enggan menjawab soal kepemilikan mobil Toyota Harrier yang diduga dibelikan PT Adhi Karya dan Wijaya Karya untuknya seperti dituduhkan Nazaruddin.

Seusai diperiksa penyidik KPK selama kurang lebih tujuh jam terkait penyelidikan proyek Hambalang, Anas mengaku tidak hafal apakah soal kepemilikan mobil tersebut ditanyakan penyidik kepadanya atau tidak.

"Saya tidak hafal," kata Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/6).

Saat kembali ditanya apakah dirinya benar menerima pemberian Toyota Harrier dari dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi rekanan proyek Hambalang itu, Anas menjawab, "Ada-ada saja sampeyan (kamu) ini."

Diberitakan sebelumnya, KPK memiliki bukti indikasi dugaan keterlibatan Anas di proyek Hambalang.

Bukti itu berupa pembelian Toyota Harrier, November 2009 di dealer mobil Duta Motor, Pacenongan, Jakarta Pusat. Mobil mewah itu berplat nomor polisi B 15 AUD. Seorang penyidik KPK yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan soal bukti tersebut.

Namun, Anas kembali membantah keterlibatan dirinya dalam proyek Hambalang. Meskipun pernah menjadi anggota Komisi X DPR, komisi yang bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Anas mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang.

Dia juga membantah menerima uang dari PT Adhi Karya terkait proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut. "Tidak ada itu, itu cerita mati, halusinasi," ujar Anas.

Anas juga dicecar penyidik KPK soal mekanisme kerja saat dirinya menjadi ketua Fraksi Demokrat. "Ditanyakan juga soal apa tugas saya dulu ketika memimpin fraksi. Juga ditanya apa tugas saya ketika menjadi anggota Komisi X DPR RI," kata Anas sambil duduk lesehan di tangga lobi gedung KPK.

Anas pernah menjadi Ketua Fraksi Demokrat pada 2009 sampai 2010. Dia mundur saat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat usai kongres di Bandung pada Mei 2012. Saat di DPR, Anas duduk di Komisi X yang membidangi olahraga. Komisi yang menangani megaproyek pusat pendidikan olahraga di Hambalang, Sentul, Bogor.

Anas mengakui pemeriksaan KPK cukup makan waktu. Lamanya pemeriksaan karena banyak hal yang ditanyakan KPK kepada dirinya. "Mulai dari struktur di Partai Demokrat, Dewan Pembina, DPP. Di situ ada Ketua Umum, Sekjen, Bendahara, Bidang-bidang, Departemen dan lain-lain," jelas Anas.

Anas juga diminta KPK menjelaskan struktur di fraksi, bagaimana fraksi bekerja, mekanisme tata laksana kerja fraksi. Selain itu, kata Anas, tugas ketua umum, sekjen dan pengurus lain juga ditanyakan. "Dan juga ditanyakan apa fungsi ketua fraksi," jelas Anas.

Saat proyek itu bergulir, Anas masih menjabat anggota Komisi X dan Ketua Fraksi Demokrat. Dalam kasus itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono pernah mengaku membantu Anas untuk mengurus sertifikat proyek Hambalang. Proyek ini sempat mandek karena permasalahan tanah.

"Saya tidak pernah memerintahkan untuk mengurus sertifikat. Saya tidak tahu apa dan bagaimana proyek Hambalang," jelas dia.

KPK memeriksa Anas terkait penyelidikan Hambalang untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam sejumlah kesempatan. Nazaruddin mengatakan kalau Anas yang mengatur proyek tersebut.