Dewan Tuduh Pemprov Jabar Siasati Anggaran
Anggota DPRD Jabar menuduh Pemprov Jabar menyiasati penggunaan anggaran daerah.
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Anggota DPRD Jabar menuduh Pemprov Jabar menyiasati penggunaan anggaran daerah. Menurut anggota Komisi A DPRD Jabar, Deden Darmansyah, siasat itu terlihat dari adanya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD tahun anggaran 2011 yang mencapai Rp 3 triliun. Deden menilai, pemerintah melakukan hal itu demi menjaga likuiditas kas daerah alias menambah dana untuk program kegiatan pada tahun anggaran baru.
"Silpa Rp 3 triliun lebih itu harus dipandang sebagai penyerapan anggaran yang tidak maksimal," ujar Deden seusai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2011 di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (21/6/2012).
Ia menyatakan silpa itu berbeda dengan efisiensi karena banyak dana yang tidak terserap untuk kegiatan pemerintahan. Deden menyebutkan, pada 31 Desember 2010, pemerintah Jabar mendepositokan dana Rp 1,5 triliun dan Rp 900 miliar ada di rekening Giro Kas Daerah.
"Saya kaget saat membaca ternyata pada 31 Desember 2011, ada silpa senilai Rp 3 triliun lebih. Ada peningkatan silpa sebesar Rp 600 miliar-an daripada 2010," katanya. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ini menduga terjadi pembengkakan silpa karena dana deposito Rp 1,5 triliun pada 2010 belum tersentuh.
"Saya cenderung melihat ada unsur kesengajaan untuk membuat silpa tinggi. Mencari aman dalam hal pembiayaan daerah ke depan," ujarnya. Padahal, katanya, semakin tinggi Silpa, rakyat yang kian dirugikan alias anggaran tidak maksimal tersalurkan untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah mestinya menggunakan prinsip berimbang, yakni tanpa selisih antara anggaran pendapatan dan belanja. Silpa itu, baginya, merupakan surplus anggaran.
Ditemui terpisah setelah rapat paripurna itu, Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf, mengatakan satu di antara penyebab timbulnya silpa adalah penambahan pendapatan pada APBD 2011 sebesar Rp 2 triliun. Sebenarnya, ucapnya, silpa itu akan dipakai tahun anggaran 2012.
"Saya ke beberapa daerah untuk mengecek bantuan keuangan yang kita berikan yang mencapai Rp 2,5 triliun. Ternyata di daerah tidak selesai sehingga dananya harus kembali ke kas," ujarnya. Karena bukan belanja langsung atau berupa hibah atau bantuan keuangan, menurut Dede, dana itu kembali ke kas masuk sebagai silpa.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga menganggap bahwa silpa itu justru harus ada, masuk komponen pendapatan dan pembiayaan tahun berikutnya.
"Bahaya kalau ngga ada silpa. Tidak ada masalah selama bukan karena ketidakefektifan anggaran. Biasanya di atas Rp 2 triliun, sekarang naik sedikit," katanya di Gedung Sate.
Menurutnya, nilai berasal dari sisa penyerapan 94 persen APBD 2011. Heryawan mengatakan itu adalah pengehematan plus surplus pendapatan.
Heryawan pun menganggap kenaikan silpa hingga dua kali lipat sebagai sesuatu yang wajar. "Ngga masalah. Namanya penghematan. Dulu, sebelum punya LPSE, penghematan dari tender Rp 50 miliar saja. Sekarang Rp 350 miliar," ujarnya.
Menurutnya, sisa anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 1,5 triliun, dialokasikan ke tahun anggaran 2012. "Baru Rp 1 triliun deposito. Saya mendorong deposito lebih besar lagi asal tidak ganggu cashflow. Deposito berjangka bulanan," katanya.
Baca juga:
