Komisi IX Akan Cecar Menkes Soal Vaksin Flu Burung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain meminta penjelasan kampanye penggunaan kondom, Komisi IX DPR juga menanyakan dugaan korupsi proyek vaksin flu burung kepada Menkes Nafsiah Mboi dalam rapat Senin (25/6/2012).

"Kita akan tanyakan kenapa bisa ada korupsi di proyek," Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/6/2012).

Ribka menceritakan, sebenarnya sejak awal Komisi IX DPR selalu menolak usulan rencana pembangunan pabrik vaksin flu burung itu. Anehnya, pemerintah tetap membangun pabriknya kendati anggarannya tak disetujui oleh DPR.

Alasan penolakannya permintaan Kemenkes adalah saat itu kebanyakan anggota DPR tidak percaya bahwa penyakit flu burung merupakan wabah penyakit yang menakutkan.

Selanjutnya, pihak pemerintah mengajukan bahwa anggaran pembangunan itu harus tetap diberikan dengan alasan keadaan darurat nasional.

Dengan kondisi itu, lanjut Ribka, pemerintah bisa mencairkan anggarannya dan tak perlu dibahas dan mendapat persetujuan Komisi IX DPR. "Kami tetap menolaknya. Aku bilang darurat itu artinya bencana. Jadi aku tetap menolak," ujar Ribka.

Ribka mengaku tidak tahu proses sehingga anggaran tersebut disetujui saat anggota dari Fraksi PDI Perjuangan sedang mengikuti Kongres Partai di Bali, April 2010. "Ya karena kita tidak ikut, mau bagaimana lagi," kata dia.

Untuk proyek peralatan produksi di pabrik vaksin flu burung itu diketahui dimenangkan oleh PT Anugerah Nusantara pada 12 Desember 2008. Pemerintah berjanji melakukan pembayaran dengan sistem tahun jamak (multiyears) sebanyak lima tahap.

Ribka juga mengaku tidak tahu alasan penggunaan anggaran melalui skema multiyears atau tahun jamak itu. "Kami memang kecolongan. Sayangnya kami tidak meminta progress proyek itu," ujarnya.

Secara pribadi, Ribka mengaku akan menawarkan ke anggota Komisi IX untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) soal kasus ini.

Baca Juga: