Proyek Air Minum Rp 4 Miliar Mubazir
Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
lihat foto
Laporan Wartawan Pos Kupang, Julianus Akoit
TRIBUNNEWS.COM, KEFAMENANU-- Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menemukan beberapa proyek pengadaan fasilitas air minum di beberapa desa senilai Rp 4 miliar lebih mubazir. Proyek ini selesai dikerjakan tahun 2008 lalu dan hingga saat ini belum dimanfaatkan masyarakat setempat.
Proyek pengadaan fasilitas air bersih itu adalah pembangunan satu bak reservoir di Desa Seoam, Kecamatan Miomafo Barat. Di Desa Napan dan Tes, Kecamatan Bikomi Utara masing-masing satu bak reservoir, ditambah dua bak reservoir di Desa Prigi'o di Kecamatan Insana Utara.
Hal ini dijelaskan Ketua Pansus DPRD TTU, Agustinus Talan, S.Sos dan Sekretaris Pansus, John Salem, kepada para wartawan, Jumat (15/6/2012) petang. "Kami sungguh sesalkan kinerja Pemkab TTU. Pasalnya beberapa proyek pengadaan fasilitas air bersih di beberapa desa di TTU senilai Rp 4 miliar lebih mubazir. Sejak dibangun tahun 2008 lalu belum dimanfaatkan," kata Talan didukung Salem.
Ditanya tentang penyebab mubazirnya proyek air bersih itu, Talan mengatakan, perencanaan yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat setempat, tidak adanya survai mendahului perencanaan, serta minimnya desain yang terkonsep.
"Intinya, perencanaan sangat amburadul. Proyek pun dikerjakan asal jadi. Tidak ada survai yang mendalam terhadap sumber air. Ketika musim panas, sumber air mengering dan fasilitas air minum itu pun jadi muabzir," tandas Talan.
Sekretaris Pansus, John Salem, menambahkan ada faktor lain penyebab mubazirnya sejumlah proyek fisik di TTU. Di antaranya, sikap ego sektoral yang ditunjukkan oleh Bappeda Kabupaten TTU serta instansi teknis lainnya.
"Dari pemantauan yang dilakukan Tim Pansus Dewan, banyak proyek dikerjakan jelang akhir tahun, sekitar bulan November - Desember. Masak proyek fisik miliaran rupiah dikerjakan hanya dalam waktu 60 hari efektif? Hal itu yang menyebabkan mutu proyek sangat rendah dan terabaikan," jelas Salem.
Ia juga menyebutkan kurangnya pengawasan yang ketat dari dinas teknis, membuat para kontraktor pelaksana leluasa untuk memanipulasi item dan volume pekerjaan fisik proyek.
Ditambahkan, minimnya SDM di instansi teknis menyebabkan alokasi dana DAK dan dana perbantuan dari pemerintah pusat di Jakarta tidak bisa diserap dengan maksimal. Akibatnya, puluhan miliar dana dari pusat yang 'menganggur' karena tidak dimanfaatkan seutuhnya.
Baca juga:
