Rp 10 M Modal Caleg NasDem untuk Hindari Transaksi Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai Nasional Demokrat atau NasDem modali para calon anggota legislatif (Caleg)  Rp 5-10 miliar yang akan maju dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang.

Kendati pembiayaan itu bukan pemberian dalam bentuk cash (uang tunai) namun Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem,  Ferry Mursyidan Baldan, menjelaskan ini merupakan  bagian dari pelaksanaan fungsi rekruitmen Partai NasDem dengan menegaskan, bahwa tidak boleh ada pola transaksional atau bahasa lainnya adalah, 'tidak ada satu rupiahpun' yang harus diberikan kepada Partai atau Pengurus Partai oleh para Caleg untuk menjadi Caleg Partai NasDem.

"Karena sejatinya, kebijakan ini berangkat dari kesadaran Partai NasDem untuk melakukan fungsi rekruitmen sebagaimana dipesankan oleh UU, yakni mempersembahkan figur berkualitas, kapabel dan berintegritas untuk dapat majukan negeri," kata Ferry kepada Tribunnews.com, Minggu (10/6/2012).

Dikatakan jikapun para Caleg diberikan biaya Rp 5-10 miliar, atau berapa besarpun, tidak akan menghasilkan perbaikan dan perubahan, jika besaran itu dimaknai  sekedar sebagai 'kebaikan' partai pada caleg.
"Malah bisa saja, besarnya dana tersebut mendatangkan pikiran lain. Atau jika besaran dana ansich, bukankah akan mendatangkan keraguan baru?" ujarnya.
Lanjut Ferry karena sejatinya rakyat butuh Integritas, kualitas dan kapabilitas Caleg untik perbaiki negeri ini.
"Jadi semangat yang disampaikan oleh Partai NasDem adalah ingin mengisi lembaga perwakilan dengan figur-figur yang berkualitas dan berintegritas, sebagai bagian dari strategi benahi negeri," ujar Ferry.
Dan untuk itu, lanjut Ferry, maka pola rekruitmen harus jauh dari praktek transaksional dan dan ketiadaan dana yang dimiliki figur, tidak boleh menjadi penghalang apalagi penghambat bagi munculnya figur-figur yang mumpuni.
"Dan juga memastikan bahwa jikapun ada bantuan atau support dari Partai NasDem itu adalah bagian dari pelaksanaan pola rekruitmen yang jauh dari praktek transaksional, dengan tidak ada keharusan untuk mengembalikannya," katanya.

Dikatakan bentuk "pengembalian" yang harus dilakukan adalah dengan menghadirkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik, tidak mengambil uang rakyat yang ada di APBN/APBD.  
Dijelaskan itu Partai NasDem tidak ingin tampil sekedar sebagai partai baru, tapi ingin memaknainya dengan langkah "Cara Baru Berpartai".

(Aco)