BNP2TKI - PJTKI Tak Serius Selamatkan TKI di Suriah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski telah mendapat anggaran puluhan miliar rupiah, belum tampak keseriusan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJKTI) untuk menyelamatkan belasan ribu TKI di Suriah. Padahal, saat ini kondisi negara tersebut kian mencekam.

Ketidakseriusan itu tampak dengan tidak adanya data akurat tentang identitas, keberadaan, hingga pelayanan asuransi para TKI tersebut. "Kemenlu RI saat ini siap mengevakuasi 12.600 TKW dari Suriah, tapi sampai saat ini seperti biasanya tidak punya data yang akurat siapa dan dimana mereka, termasuk kacau balaunya pelayanan asuransi yang menjadi hak mereka," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, melalui pesan singkat, Sabtu (9/6/2012).

Hasanudin menjelaskan, informasi yang didapat Komisi I, sampai saat ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dibantu tim dari TNI dan Badan Intelejen Negara (BIN), telah membuka posko utama di tiga titik, yakni di Damaskus (KBRI), perbatasan Turki (Allepo) dan di wilayah barat yang bisa diseberangi lewat jalur laut (Lattaqia) .

"TKI akan dievakuasi dengan empat skenario. Pertama, dalam situasi kondusif dari daerah tertentu dengan cara reguler lewat darat. Kedua, bila lewat darat tak memungkinkan, maka akan lewat udara dengan menggunakan pesawat reguler. Ketiga, bila pesawat reguler tak memungkinkan, maka akan digunakan pesawat carter. Keempat, bila kemudian dinyatakan sebagai No Fly Zone (zona larangan terbang), maka akan dijemput di titik-titik tertentu di perbatasan yang telah disiapkan (Libanon dan Yordan)," paparnya.

Menurut Hasanudin, sampai saat ini pemerintah baru berhasil mengevakuasi 273 WNI, terdiri dari 233 TKW dan 40 mahasiswa.

Hambatan utama yang dialami, yakni tak adanya data dimana mereka berada, transportasi dan komunikasi, dan perizinan. Menurut Hasanudin, dengan segala hambatan itu, seharusnya BNP2TKI bisa memaksimalkan kerjanya. Apalagi anggaran yang disetujui DPR terbilang besar.

Komisi I mendesak pemerintah bekerja keras untuk melindungi warganya di Suriah dengan maksimal dan sungguh-sungguh. "Komisi I DPR RI telah menyetujui penggunaan anggaran perlindungan WNI tahun ini sebesar Rp 29 miliar, dan bisa ditambah sesuai kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Hasanudin menambahkan, Komisi I akan terus memonitor operasi evakuasi WNI dari Suriah dengan intensif agar evakuasi dapat dilaksanakan dengan baik.
(Abdul Qodir)