Keluarga Bakrie Komitmen Tuntaskan Lumpur Lapindo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya keluarga Bakrie memberikan ganti untung kepada korban lumpur Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya patut diapresiasi, meski tidak ada putusan hukum bahwa pihak Bakrie bersalah.

"Pelunasan pembayaran kepada korban lumpur yang dilakukan oleh keluarga Bakrie dilakukan meskipun secara putusan hukum PT Lapindo dinyatakan tidak bersalah. Hal ini yang kemudian harus diapresiasi meskipun dalam penyelesaiannya ada kendala dalam hal finansial," kata Achmad Khusairi, Kepala Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Jakarta, Kamis (7/6/2012).

Achmad Khusairi mengatakan, keluarga Bakrie telah  melakukan pembayaran jual-beli tanah, rumah, dan dan sawah yang terkena dampak, 10 kali lipat dari harga.

Dari 13 ribu berkas tanah, rumah, atau sawah, masih tersisa sekitar 4 ribu berkas lagi yang secara bertahap akan segera dilaksanakan skema jual belinya. Dana yang telah dihabiskan untuk proses ini lebih dari 7 triliun rupiah.

Dari komitmen yang telah direaliasasi itu menunjukkan keseriusan akan komitmen keluarga Bakrie.

"Ada iktikad baik yang diperlihatkan Nirwan Bakrie selaku perwakilan keluarga Bakrie. BPLS berharap ini bisa terus terjaga dan terealisasi," kata Khusairi.

Menurutnya, perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi semacam prasasti bagi para korban peristiwa lumpur Sidoarjo itu akan semakin baik ketika semua proses jual-beli dan penyerahan sertifikat kepada warga telah selesai.

Mantan anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) Bambang Wuryanto, di Jakarta, Kamis mengatakan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana upaya menyelamatkan warga yang terkena dampak bencana lumpur Sidoarjo.

Bambang menjelaskan, dalam rekomendasinya, TP2LS pernah menyampaikan bahwa pemerintah perlu menangani upaya relokasi infrastruktur yang terkena dampak luapan lumpur panas.

Relokasi itu bertujuan menggantikan infrastruktur lama yang tidak lagi bisa dipakai akibat terendam lumpur Sidoarjo.

Senada dengan Bambang, Budayawan Arswendo Atmowiloto mengatakan, propaganda politik berbasis kepentingan pihak tertentu untuk menjatuhkan pihak lain melalui isu lumpur ini sangat kontraproduktif.

"Masalah yang paling mendasar adalah, apakah kasus semburan lumpur itu adalah akibat dari bencana alam, ataukah murni kesalahan pihak perusahaan dalam melakukan pengeboran," kata Arswendo.

Klik Juga: