Tribunners / Citizen Journalism
Pusat Data Nasional
Keamanan Digital, Butuh 'Political Will' Pemerintah
Aset informasi negara, bagaikan harta karun yang tersembunyi menjadi target empuk para peretas topi hitam.
Salah satu tantangan utama adalah disparitas dalam implementasi regulasi.
Banyak organisasi, khususnya UMKM, menghadapi keterbatasan sumber daya dan keahlian dalam mengelola serta melindungi data mereka secara efektif, meninggalkan mereka rentan terhadap serangan siber yang semakin canggih.
Pemerintah perlu memastikan bahwasanya aparat penegak hukum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus kejahatan siber.
Menegakkan hukum dalam domain siber memerlukan penguatan institusi dan peraturan yang tegas dan jelas.
Ini termasuk hadirnya kebijakan terintegritas yang memastikan bahwa semua aspek keamanan informasi negara diatur secara komprehensif dan koheren.
Dengan melibatkan penyusuan dan implementasi regulasi pemerintah yang mampu memberikan peran pada setiap lembaga pemerintah maupun stakeholder untuk meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian juga kemudahan untuk dapat menyusun strategi dalam dalam melindungi aset informasi negara.
Eksistensi kejahatan siber yang tidak pandang bulu, sudah sepatutnya memicu pembuatan kebijakan integrasi yang mendukung kolaborasi efektif antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam menghadapi ancaman lintas negara.
Ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan harmonisasi regulasi yang memperkuat pertahanan keamanan digital secara global.
Infrastruktur yang memadai, seperti sistem database dan teknologi pendukung lainnya, harus terus diperbarui untuk mengatasi berbagai modus operandi kejahatan siber.
Melalui pendekatan regulasi yang terstruktur, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama di panggung keamanan siber global.
Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membangun kesadaran masyarakat, dan menegakkan hukum dengan konsisten dan tegas.
Dengan langkah-langkah ini, tidak hanya akan melindungi data dan sistem dari serangan yang semakin kompleks, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri keamanan siber lokal untuk bersaing secara global
Refleksi
Meskipun kesadaran akan pentingnya keamanan digital telah meningkat, masih banyak organisasi dan individu yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terlibat serta strategi yang tepat untuk melindungi diri mereka.
Tantangan ini tidak hanya lokal tetapi juga melintasi batas negara, menekankan perlunya kerja sama internasional yang lebih erat dalam intelijen siber dan penegakan hukum.
Untuk menghadapi tantangan ini, kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, keahlian, dan infrastruktur yang diperlukan guna membangun keamanan digital yang tangguh dan berkesinambungan.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Pusat Data Nasional
TB Hasanuddin Sebut Pembobol PDN Pesanan dari Kelompok yang Punya Kepentingan Tertentu |
---|
Soal Peretasan PDN, Kabareskrim: Ransomware Bukan Hal yang Mudah Ditangani |
---|
PDNS Diretas, SafeNet Nilai Kominfo Seperti Merasa Tak Bersalah |
---|
SafeNet Desak Pemerintah Publikasikan Daftar Layanan yang Terdampak Imbas PDNS Diretas |
---|
Kantor Menkominfo Budi Arie Setiadi Didemo Massa dan Disindir dengan Kloset Imbas PDN Bobol Diretas |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.