YKMI: Gugatan Terkait Jaminan Vaksin Halal ke MA Tidak Terkait Merk Tertentu

Lalu, terbitlah majalah Tempo, tanggal 16 Mei 2022. Laporan utama dengan judul cover “Halal-Haram Cuan Vaksin”. Isinya sangat provokatif dan terkesan melawan hukum. Karena memberi judul kecil di cover depannya, “Mahkamah Agung memaksa pemerintah memakai vaksin Covid-19 bersertifikat halal. Ada kepentingan bisnis keluarga sejumlah politikus PDI-Perjuangan.”

Tempo telak sekali salah arah. Karena penggunaan vaksin halal, bukan pemaksaan. Melainkan perintah dari UU dan PP 99/2021. Tapi Tempo menggiring opini, seolah vaksin halal ini proyek dari salah satu jenis vaksin: zifivac. Ini kesalahan fatal sebuah media. Karena pemaksaan penggiringan opini. Tanpa data valid dan sahih.

Laporan Utama media itu menurunkan beberapa rangkaian tulisan. Tulisan Pertama berjudul “Keluarga Banteng di Vaksin Halal.” Ini lucu dan menggelikan. Dalam lead beritanya, langsung memberikan opini penggiringan.

“Mahkamah Agung memutuskan pemerintah harus menyediakan vaksin halal. Produsen vaksin Zifivax di Indonesia yang sudah mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia, dikuasai oleh kerabat sejumlah elit PDI-Perjuangan….”

Dari paragraf pertama dan paragraf kedua, tak menyambung. Tapi memaksa, bahwa seolah ‘vaksin halal’ ini demi upaya mengegolkan Zifivax. Dan, Tempo memaksakan itu.

Lalu Tempo menceritakan kisah Zifivax dalam proses melakukan halalisasi vaksinnya. Lalu, tetiba Tempo menuliskan, vaksin Zifivax muncul setelah gugatan YKMI dikabulkan oleh MA. Ini jelas tanpa data sama sekali.

Karena dalam gugatan YKMI, disebutkan vaksin halal itu adalah Sinovac, dan Zifivax, sebagai jenis vaksin yang telah mendapatkan sertifikat halal. Tapi Tempo hanya mengutip dan mengarahkan bahwa seolah-olah vaksin halal itu hanya ada satu: Zifivax.

Dan, muncul juga opini dari Tempo: “Gugatan YKMI ke Mahkamah Agung disebut-sebut menguntungkan JBio sebagai produsen Zifivax di Indonesia.”

Ini jelas opini dari Tempo sendiri. Tanpa ada data pendukung. Karena tak ada sumber yang dikutip Tempo perihal tuduhan itu. Murni memasukkan opini penulis dalam beritanya. Ini jelas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Karena kode etik mewajibkan, wartawan dilarang memasukkan opini dalam tulisannya.

Lantas, Tempo mulai mengarah tentang profil Zifivax. Padahal kaitan antara YKMI, gugatan ke MA dan Zifivax, sama sekali tak ditemukan. Tapi Tempo langsung memaksa memprofilkan perusahaan JBio, yang di dalamnya keluarga politikus PDIP Perjuangan. Inikah yang disebut investigasi?

Hal itu, mungkin bisa disambungkan, jika Tempo misalnya, menemukan adanya aliran dana Zifivax kepada YKMI secara langsung. Atau ditemukan adanya dokumen keterkaitan antara YKMI dan Zifivax terkait perjuangan untuk mengegolkan Zifivax agar digunakan oleh Kemenkes untuk vaksinasi. Tempo, tak menemukan apa-apa terkait hal itu. Selain hanya mengarang dan menggiring opini belaka. Tak ada investigasi di dalamnya.

Kemudian, yang didapat Tempo hanya mengaitkan antara kegiatan focus group discussion (FGD) yang dibuat YKMI, sebelum mengajukan gugatan ke MA. Disitu memang YKMI mengundang humas dari Zifivax sebagai salah satu narasumber.

Tapi FGD itu berlangsung tiga hari. Banyak narasumber diundang, sebagai penguatan bahan untuk mengajukan gugatan. Ada dari MUI, pihak PT Bio Farma (Sinovac), akademisi, ulama dan lainnya.

Tak sekedar mengundang Zifivax. Karena keperluan mengundang Zifivax, untuk mempertanyakan, benarkah stok vaksin halal itu terbatas? Ternyata tidak. Vaksin halal itu mudah dibuat dan stoknya sangat banyak. Karena selama ini pihak Kemenkes selalu berdalih, bahwa stok vaksin yang halal, itu jumlahnya terbatas.

Anehnya, Tempo hanya menyajikan perihal statement dari pihak JBio Indonesia, yang memproduksi vaksin Zifivax. Disinilah kelihatan keberpihakan Tempo dan memaksakan ‘framing’-nya kepada pembaca beritanya. Karena Tempo sama sekali tak pernah mengutip pendapat dari pihak PT Bio Farma atau pihak Sinovac.