Duka Cita bagi Guru, Sahabat, Cendekiawan Soekarnois, Prof. Dr.Cornelis Lay

Interaksi ilmu pengetahuan dan kekuasaan sebagaimana digagas Mas Conny, pernah disampaikan Bung Karno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum, 19 September 1951.

Ilmu pengetahun hanya berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi pada praktek hidupnya manusia, atau praktek hidupnya bangsa, atau praktek hidupnya kemanusiaan.

Baca: Goa Soekarno, Tempat Wisata Baru di Sumenep yang Terinsipirasi dari Presiden Pertama RI

Itulah sebabnya mengapa Bung Karno selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal; menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Buatlah ilmu berdwitunggal dengan amal!

Ilmu dan amal yang digaungkan Bung Karno, dalam praktek politik tidak mudah diimplementasikan. Apalagi ketika selama pemerintahan Orde Baru, dunia akademis sering digunakan untuk melegalisasi kebijakan pemerintah sehingga terjadi “kebekuan” antara dunia akademis dan politik pemerintahan.

Kejernihan Mas Conny terlihat ketika mensintesis pemikiran Bung Karno dengan praktek politik Megawati Soekarnoputri yang berupaya menegakkan prinsip bahwa ilmu pengetahuan dan kekuasaan politik harus berjalan seiring dalam bahasa kemanusiaan.

Ibu Megawati mengalami praktek-praktek politik kotor, homo homini lupus. Manusia dilihat sebagai serigala bagi sesamanya. Bahkan di era politik kontemporer saat ini, praktek menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan masih terus dilakukan. Aktor politik banyak melakukan pembunuhan karakter, fitnah, sampai pada penghilangan nyawa lawan politik sebagai satu hal yang biasa.

Refleksi kritis atas berbagai praktek politik kotor yang dialami Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, bagi sosok Cornelis Lay menjadi api harapan bahwa jalan politik bukan semata-mata meraih kekuasaan tetapi bersatu dengan rakyat dalam bahasa kemanusiaan, sebab politik itu berkeadaban.

Politik berkeadaban dan jalan kemanusiaan itulah buah ‘dialog batin’ antara Ibu Megawati dan Mas Conny.

Baca: Arya Sinulingga dapat Restu Keluarga jadi Relawan Uji Vaksin Covid-19

“Sebagai politisi, setiap kader PDI Perjuangan harus kedepankan politik kemanusiaan, politik humanis, sebagai perwujudan ilmu dan amal”, ujar Mas Conny suatu ketika. Bahkan dalam suatu perjalanan pulang paska ‘geger politik” Sidang Umum MPR 1999, ketika saya masih awam terhadap berbagai bentuk penjegalan politik.

Saya mencatat kata bijak sosok pemikir pejuang tersebut; “Antara pemilu legislatif dan apa yang terjadi di Sidang Umum MPR 1999 seharusnya merupakan satu nafas kehendak rakyat, one electoral processes. Etika dan moral kekuasaan politik inilah yang harus dipegang.

Untuk apa sebuah kemenangan dalam kontestasi politik bila harus mengoyak rasa keadilan dan rasa kemanusiaan serta mengabaikan kehendak rakyat yang disuarakan melalui Pemilu. Maka politik tidak boleh kehilangan watak kemanusiaan itu”.

Jalan kemanusiaan adalah esensi pokok semangat pembebasan yang dikumandangkan oleh Bung Karno. Suatu jalan yang dipraktekkan dalam politik melaui cara berpikir dialektis, berpikir kritis.

“Sebab yang diubah bukan hanya tatanan hidup, tetapi juga mentalitet, dan struktur sosial yang tidak adil”, kata Mas Conny yang selalu merasuk dalam pikiran saya, membentuk landasan sikap ideologis dan jalan intelektual khas bagi sosok Cornelis Lay.

Karena itulah, saya tidak heran atas gagasan jalan ketiga peran intelektual yang digagas Prof. Dr. Cornelis Lay, M.A. dalam pidato pengukuhan guru besar UGM tsb. Kesemuanya bertopang dari daya kritisnya.

Baca: Perkuat 4 Pilar MPR, Gus Jazil: Mari Kita Bangun Taman Renungan Bung Karno Di Ende

Melalui daya kritis dan tradisi intelektual yang sama, Mas Conny, memberikan pemaknaan secara akademis atas label melekat yang ditujukan ke PDI Perjuangan seperti demokrasi arus bawah, mimbar demokrasi, posko gotong royong, penggembira politik, hingga label PDI Perjuangan sebagai Partai Wong Cilik.