Kabinet Baru, Lahirnya Generasi Capres 2024 dan Kepiawaian Diplomasi Politik ala Jokowi

Oleh: H.A.Dani Sriyanto

TRIBUNNERS - Kemampuan diplomasi dan lobi Joko Widodo teruji dalam sikap elite partai politik pada penyusunan pos-pos kabinet baru.

Selain banyak wajah anak muda berprestasi terpilih jadi menteri semacam Nadien Makarim, Erick Tohir hingga Wishnutama, banyak lawan politik saat Pilpres yang mengubah haluan mendukung Jokowi.

Talenta politik Jokowi mengendalikan parpol sudah terlihat manakala menjabat sebagai Walikota Solo. Ketika itu hiruk pikuk parpol dalam mengkritisi program relokasi pedagang kaki lima di Solo dapat dipadamkan.

Masuknya Gerindra dengan menempatkan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai Menhan dan Edy Prabowo sebagai bagian Kabinet yang merupakan rival agresifnya dalam Pilpres 2019 dan sempat menjadi pertentangan oleh Tim Kampanye, Relawan dan Partai Pengusungnya adalah wujud kepiawian diplomasi Jokowi.

Baca: Laksda TNI Mintoro Yulianto Jabat Wakil KSAL Gantikan Laksdya TNI Wuspo Lukito

Baca: Tito Karnavian Dinilai Cocok Jadi Mendagri

Bukan hanya memadamkan bara rival politiknya tetapi juga mengendalikan partai pedukungnya.

Dari kacamata lain, masuknya Gerindra juga sebagai bukti bahwa Jokowi butuh langkah antisipasif kerangka peta dukungan politik yang lebih kuat.

Sebab, realitas politik partai koalisi bisa jadi oposisi diperjalanannya, posisi Partai Gerindra menjadikan positioning Jokowi lebih kuat di partai koalisinya apalagi ada Partai Demokrat maupun PAN yang masih diposisikan diluar Kabinet menjadikan posisi tawar Jokowi lebih kuat.

Ibarat sepakbola Jokowi punya pemain cadangan untuk Resufle.

Dan saat ini diluar kabinet masih ada PKS yang menempatkan diri sebagai Oposisi, bisa jadi apabila ada Resufle, PKSpu dimungkinkan bergabung karena menyangkut momentum Pilpres 2024, walaupun saat ini PKS lebih memposisikan dirinya untuk sendirian mewadahi konstituen kontra Jokowi dalam posisi oposisinya.

Di sisi lain, Jokowi mampu menunjukkan pada publik bahwa penyusunan kabinet saat ini adalah real hak prerogatif presiden.

Posisi wapres yang saat ini menghadiri undangan kenegaraan di Jepang, menegaskan ke publik bahwa rumor yang berkembang adanya beberapa Partai Politik melakukan lobi melalui pintu Wapres terbantahkan dengan tugas kenegaraan yang diemban Wapres Maruf Amin.

Ini bukti kepiawaian Jokowi memposisikan Ma'ruf Amin steril dari konflik kepentingan dalam penyusunan Kabinet Baru.

Bukti lainnya bahwa komposisi Kabinet murni hak prerogatif Presiden dan partai partai koalisi hanya mereferensi nama nama adalah pada saat pengenalan menteri menterinya belum diberitahukan pos jabatan apa?

Kecuali terhadap Prabowo dan Sri Mulyani yang mana Jokowi meminta langsung untuk menjelaskan pos jabatannya hal ini menegaskan bahwa posisi jabatan menteri benar benar hak prerogatif Presiden, bukti lain atas nomenklatur baru dibicarakan dengan pimpinan DPR saat pengenalan menteri-menteri. Jadi komposisi pos-pos menteri benar-benar hanya Jokowi bukan oleh kelompok kepentingan lain.

Satu yang menarik dalam pengenalan para menterinya adalah posisi Tety Paruntu yang tidak jadi bertemu Jokowi dengan menghadirkan Sang Ketum Golkar Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan persoalan tersebut, padahal bisa jadi Tety Paruntu diundang sebagai figure profesional yg punya latar belakang pengalaman di bidang pembangunan SDM bukan karena referensi Partai Golkar.

Namun kondisi ini tentu yang lebih tahu adalah Jokowi sendiri.

Namun nama Tety Paruntu jadi menarik karena pada saat ke Istana, waktu bersamaan di media online, KPK memberikan warning terhadap Tety Paruntu pernah mengeluarkan kesaksian palsu disidang korupsi Bowo Sidik Pangarso.

Lantas, apakah hal tersebut yang menjadikan perubahan status Tety Paruntu tidak sebagai calon menteri?

Hal yang mungkin lolos dari pandangan publik adalah utak atik papan catur koalisi dan kabinet ini bakal berpengaruh pada pemilihan Presiden 2024.

Saya yakin, segala langkah Jokowi kali ini juga dalam rangka regenerasi politik 2024. Pemilihan banyak wajah baru yang mengisi pos menteri menjadi salah satu kepiawaian Jokowi untuk memperlihatkan segala sumber daya manusia terbaik bangsa Indonesia.

Meski masih lama tapi Jokowi sudah memunculkan nama Wishnutama, Nadiem Makarim, Erick Thohir, dan nama-nama lain yang tentunya berusia relatif muda.

Nama-nama yang dimunculkan Jokowi kali ini di luar nama mainstream yang sering disebut mulai dari Puan Maharani, Risma hingga Ganjar Pranowo. Benar-benar fresh.

Saya kira, Jokowi benar-benar jadi kunci dalam regenerasi politik 2024. Dan hal itu memang wajib dilakukan sebagai bentuk kenegarawanan. Sebab, pemilih pada 2024 mayoritas adalah anak-anak generasi milenial.

Menurut data lembaga riset SMRC pada Desember 2017 mencatat jumlah pemilih muda dengan rentang umur 17-34 tahun mencapai 34,4 persen dari jumlah masyarakat Indonesia yang totalnya mencapai 265 juta jiwa.

Sementara itu, pengamat Politik Voxpop Center Pangi S Chaniago menerangkan, jumlah pemilih Pemilu 2019 dari kalangan milenial sekitar 40 persen. 

Melihat data yang disajikan para lembaga survei dan juga para pengamat politik maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada pemilu 2024 nanti jumlah pemilih muda akan lebih besar dibandingkan pada pemilu 2019.

Tidak heran apabila Jokowi meruning talenta talenta muda di Kabinet Barunya. Yang pasti siapa pasangan Capres/Cawapres 2024 peluang besarnya digegaman tangan Jokowi, karena Gen Presiden maupun Wakil Presiden 2024 akan terlahir dari salah satu menteri Jokowi-Ma'ruf Amin.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik tinggal di Semarang.