Refleksi Akhir Tahun 2018 Fraksi PDI Perjuangan MPR RI

Hal ini menunjukkan makin matangnya masyarakat dalam berdemokrasi. Namun demikian di  beberapa tempat, potret politik Indonesia masih belum menunjukkan wajah perkembangan  demokrasi yang  substansial karena agenda konstestasi Pilkada dan kampanye pemilu masih dijejali  dengan narasi-narasi  negatif, khususnya isu politik identitas yang menggunakan Perbedaan Suku,  Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sebagai alat untuk merebut kemenangan dalam pilkada.

Sementara proses kampanye Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang akan datang, di mana tahapan masa kampanye telah dimulai sejak bulan September 2018 lalu secara umum masih berjalan lancar dan  damai, meskipun secara kualitatif substansi kampanye masih belum menyentuh esensi demokrasi karena masih terlihat berbagai narasi kampanye yang mengeksploitasi isu-isu politik identitas dan perdebatan yang kurang mendidik rakyat.

Kelima, Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri. Berbagai kemajuan diplomasi hubungan luar negeri  Indonesia di tahun 2018 ini banyak hal yang menggembirakan.

Sebut saja konsistensi memperjuangan kemerdekaan Palestina dengan cara menolak pengakuan  Yerusalem sebagai ibukota negara Israel, aktif menyelesaikan konflik Rohingnya di Myanmar hingga  penyelenggaraan Annual Meeting IMF–World Bank 2018 yang mengundang investor dari berbagai  negara dan Indonesia mendapat investasi sebesar Rp 202 Triliun.

Diplomasi Pemerintah juga semakin meningkat pada berbagai forum-forum internasional. Terbukti pada tahun ini, Indonesia berhasil menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Diujung tahun 2018 ini juga ditandai dengan keberhasilan Pemerintah Indonesia merevisi Kontrak  Karya PT. Freeport dengan mengambil alih 51% saham perusahaan Amerika Serikat itu setelah sejak  tahun 1967 kekayaan tambang emas, tembaga dan sumber energi serta mineral lainnya di tanah  Papua itu dikuasai asing.

Atas  berbagai catatan kehidupan bangsa di tahun 2018 itu, maka ada beberapa hal yang perlu  menjadi catatan dan perhatian kita bersama, sebagai berikut:

Pertama, Upaya pembumian Pancasila di segala lapisan aparatur negara dan masyarakat perlu  semakin digencarkan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di samping itu, segala pengambilan keputusan, kebijakan atau pembentukan produk hukum oleh  negara termasuk di daerah juga harus bersumber dan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila  sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Hal  yang tidak kalah pentingnya adalah suri tauladan para pemimpin bangsa dan elite masyarakat agar dapat menjadi panutan rakyatnya dalam mempraktekkan gerakan hidup ber-Pancasila dengan baik dan benar.

Kedua, Sinergi antar lembaga negara perlu terus dijaga dan diarahkan kepada upaya mencapai  tujuan bernegara. Segala  bentuk ego sektoral antar lembaga negara harus dihindari mengingat hal  demikian akan kontraproduktif dengan upaya menyejahterakan rakyat;

Ketiga, Negara tidak boleh mundur apalagi kalah dalam melakukan perang terhadap terorisme dan  separatisme. Pembangunan infrastruktur di Papua juga harus terus dilanjutkan karena melalui  pembangunan itulah warga kita di Papua akan merasakan kehadiran negara.

Di sisi lain TNI dan Polri harus terus memastikan keamanan rakyat dari segala bentuk gangguan kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang dapat menganggu jalannya pembangunan di Papua.

Ketegasan dan kekompakan pemerintah dalam menghadapi gerakan ekstrimisme berbasis agama  dan terorisme juga harus terus ditingkatkan, baik dalam aspek pencegahan dan persuasif maupun  penegakan hukumnya.

Keempat, para elite politik harus segera menghentikan praktik berdemokrasi yang mengeksploitasi  persoalan politik identitas dan SARA dalam pelaksanaan Pemilu dan penggunaan hoax sebagai alat mencapai kepentingan politiknya.