Presiden eks Militer, Teroris dan Neo Suhartoisme

Oleh Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Teroris sudah menyerang Surabaya, 13 Mei 2018, tepat sehari setelah Jokowi memuji Cak Karwo sebagai pemimpin yang mampu menjaga kerukunan masyarakat di Jawa Timur. Serangan teroris ini, bahkan sebelumnya bukan hanya menelan korban sipil, tapi mereka mampu "menguasai" markas Brimob Pusat, di Depok, Jawa Barat.

Perbuatan biadab teroris ini telah nenciptakan rasa takut yang parah bagi warga bangsa ini, karena kelihatannya kekuatan mereka bukan hanya mampu meneror masyarakat sipil, tapi juga Brimob yang bersenjata.

Rasa takut warga adalah ancaman kemanusian yang paling bahaya. Presiden (USA) Rosevelt menyebutkan Freedom from Fear adalah satu dari 4 Freedom yang harus dimiliki manusia. (Yang lainnya adalah Freedom of Speech and expression, Freedom of Worship and freedom of want)

Apa yang perlu kita renungkan dengan sitiasi ini? Setelah 20 tahun reformasi? Kenapa stabilitas nasional begitu rentan? Mengapa di masa Suharto tidak ada terorisme?

Neo Suhartoisme

Dua puluh tahun kita berada dalam masa Reformasi. Suharto terjungkal pada tahun 1998 oleh gerakan reformasi yang di pimpin Amien Rais dan Mahasiswa 98. Masa itu kesenangan tersebar diseluruh pelosok negeri. Kejatuhan Suharto membuat kebebasan sebagai hadiah besar bagi rakyat, kebebasan berdemokrasi.

Namun, dua puluh tahun juga waktu yang tepat untuk kita menilai, apakah kejahatan yang kita tuduhkan pada Suharto seluruhnya benar?

Ada tiga strategi pembangunan yang dilakukan Suharto, pertama, Stabilitas Nasional, Kedua Pertumbuhan Ekonomi dan Ketiga Pemerataan Pembangunan.

Stabilitas nasional di jaman Suharto telah berhasil meredam perbedaan yang berbasis SARA (Suku, Agama, Ras dan Aliran) yang sesungguhnya dahsyat di negara ini. Kita ketahui perbedaan etnis di Indonesia sangat tajam, karena terdiri dari ratusan etnis. Soal agama juga demikian. Dengan strategi stabilitas, jaman Suharto tidak pernah ada bom dan teroris. Apalagi konflik sosial.

Pertumbuhan di jaman Suharto juga luar biasa. Rata rata pertumbuhan ekonomi dikisaran 8% persen. Sektor industri berhasil melebihi kontribusi sektor pertanian di awal tahun 90an. Kemiskina berkurang dari 68% yang diwarisi Sorkarno, menjadi 13% tahun 90an.

Professor Robert Elsom dari Queensland University dan Hall Hill dari Australian University mengapresiasi semua keberhasilan Suharto. Sayangnya keberhasilan itu terhapus oleh sebuah noda, yakni Korupsi.(Donald Greenles, The New York Times, 28/1/2008).

Begitupun, Hall Hil menilai bahwa investor lebih nyaman di masa Suharto, karena pungutan liar (bribe) sifatnya terukur. Dibanding jaman reformasi, korupsi atau pungutan liar berkembang ke daerah daerah dengan biaya yang tidak pasti.

Apa yang mungkin harus dilihat dari sisi negatif rezim Suharto adalah ketimpangan sosial. Meskipun Gini ratio masih sekitar 0,3, namun struktural ekonomi sudah memberikan bibit oligarki.

Masa reformasi, isu stabilitas diganti dengan demokrasi. Jaman Suharto dengan jargon stabilitas dan pembangunan. Jaman kini, demokrasi dan pembangunan.

Ternyata, tanpa strategi stabilitas, Indonesia berada pada jurang perpecahan. Kita melihat dewasa ini semua isu yang muncul di publik direspon dalam polarisasi pro dan kontra. Bukan benar vs salah.Hal ini sudah bertentangan dengan semangat Pancasila, khsusnya Sila Persatuan dan Sila Musyawarah/Mufakat.