KPK Harus Awasi Praktik Jual Beli Perahu Partai oleh Calon Kepala Daerah

Oleh: Dahnil Anzar Simanjuntak
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

TRIBUNNEWS.COM -  Aroma transaksi jual beli perahu partai politik agaknya tercium.

Mohon maaf, bak “kentut” baunya tercium tapi tidak mudah menelusuri wujudnya.

Maka agaknya Kepolisian dan KPK melalui satgas anti politik uang harusnya bisa menelusuri, karena praktik politik uang sudah dimulai pada proses dukungan partai, berseliweran harga satu kursi yang bervariasi dimasing-masing daerah agaknya bukan pepesan kosong.

Naif, bila partai politik yang dengan ringan menyerahkan dukungan kepada calon gubernur, bupati atau walikota yang bukan kadernya secara gratis.

Bahkan kadernya sendiri tidak jarang dugaan uang perahu harus disediakan pun sudah menjadi rahasia umum.

Agaknya, KPK dan Kepolisian bisa lebih aktif, karena akar awal pratik korupsi adalah melalui proses politik seperti ini.

Demokrasi kita dibajak oleh politik uang.

Mereka-mereka yang potensial terkubur bila tidak mampu menyediakan uang perahu yang cukup.

Maka, saya menagih KPK dan kepolisian untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik uang perahu ini.