Jumat, 3 Oktober 2025

Tribunners / Citizen Journalism

Korupsi KTP Elektronik

Partai Golkar Harus Bekerjasama dengan KPK untuk Menemukan Setya Novanto

KPK harus segera mengeluarkan status DPO bagi Setya Novanto, karena telah bersikap melarikan diri dari panggilan KPK.

Editor: Dewi Agustina
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua Umun Partai Golkar, Setya Novanto 

KPK harus segera mengeluarkan status DPO bagi Setya Novanto, karena telah bersikap melarikan diri dari panggilan KPK dan dari upaya paksa KPK berupa penjemputan paksa.

Sebagai Ketua DPRI dan sebagai Ketua Umum Golkar, maka sikap Setya Novanto telah menghancur leburkan nama baik, martabat dan harga diri Partai Golkar dan Lembaga Tinggi Negara yaitu DPR RI.

Apalagi kalau sampai KPK menetapkan Setya Novanto yang Ketua DPR RI itu dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena secara melawan hukum lari bersembunyi dari proses pertanggungjawaban pidana korupsi e-KTP.

Yang mengherankan adalah sikap lari dari tanggung jawab ini pun didukung oleh kolega-kolega Setya Novanto dari Partai Golkar dan PDIP yang justru melihatnya sebagai persoalan biasa-biasa saja.

Baca: Fahri Hamzah tak Terima Kediaman Setya Novanto Digeledah KPK

Dan tidak ada upaya dengan penuh itikad baik membebastugaskan Setya Novanto dari keanggotaan dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mencopot kedudukannya sebagai Ketua DPR RI.

Jika dalam beberapa hari ke depan Partai Golkar tidak segera mengambil sikap untuk secara total membersihkan Setya Nivanto dari semua status keanggotaan Partai Golkar, jabatan Ketua Umum Golkar, keanggotaan di DPR dan Jabatan Ketua DPR, maka nasib Golkar akan tamat dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019. 

Partai Golkar harus bekerjasama dengan KPK untuk segera menemukan kembali Setya Novanto dan menyerahkan kepada KPK untuk menghadapi proses hukum.

Sehingga dengan demikian secara perlahan-lahan Partai Golkar sedikit demi sedikit meraih kembali simpati publik.

Baca: Anak Anggota Dewan Berduaan di Kamar Kos, Saat Pintu Dibuka Pakaiannya Sudah Acak-acakan

Kesalahan Partai Golkar dalam menghadapi sikap Setya Novanto yang sering membangkangi panggilan KPK adalah elitnya memamerkan dukungan terhadap Setya Novanto dan sekaligus menyerang KPK.

Ini tentu tidak sehat dan tidak memberikan pendidikan politik dan hukum yang baik bagi masyarakat. 

KPK harus segera berkoordinasi dengan LPSK, karena dikhawatirkan Setya Novanto berhasil meyakinkan LPSK bahwa dirinya sebagai korban dan berada dalam ancaman kriminalisasi.

Disamping Setya Novanto merupakan saksi kunci dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain di samping perbuatannya sendiri dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Baca: Tak Lagi Dikirimi Gambar Syur, Rudy Malah Sebarkan Foto Telanjang Pacarnya

Juga KPK harus cepat bertindak unuk melindungi saksi-saksi lain agar tidak menjadi korban teror selama Setya Novanto berada dalam status buronan KPK.

Penulis:
Petrus Selestinus
Koorinator TPDI dan Advokat Peradi

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved