Pentingnya Keterbukaan Pemerintah di Tingkat Daerah

TRIBUNNERS - Bojonegoro, yang merupakan satu dari 15 pemerintah daerah percontohan dalam ajang “Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka, hari ini menyelenggarakan kegiatan Festival Open Government Partnership (OGP) di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 19-20 Oktober 2016.

Menteri PAN-RB Asman Abnur, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanaan Kementerian PPN/Bappenas Rizky Feriyanto, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dan perwakilan dari beberapa pemerintah Kabupaten/Kota, hadir pada acara Festival Open Government Partnership (OGP) ini.

Kedatangan para pejabat Negara dan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota ini di Bojonegoro, merupakan bentuk respon positif guna mendorong terselenggaranya transparansi di Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemkab Bojonegoro di dalam menegaskan komitmen keterbukaan di dalam tata kelola pemerintahan di Bojonegoro.

Melalui program eksibisi, diskusi panel, dan berbagai perlombaan serta rangkaian acara pendamping lainnya, dipaparkan berbagai prestasi dan perencanaan pengimplementasian pemerintahan terbuka di Bojonegoro.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, ada beberapa contoh praktik keterbukaan pemerintah di Bojonegoro yang hendak dipaparkan terutama di tingkat desa sebagai tingkatan pemerintahan paling kecil.

Pertama, pengelolaan anggaran desa yang transparan dengan dipublikasikan di pelbagai media, mulai dari baliho, poster, pamphlet, leaflet, papan informasi dan juga lewat website dan blog desa.

Dua, proses akuntabilitas desa lewat proses seperti Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes).

Tiga, peran serta sekaligus pelibatan masyarakat atas perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa.

Empat, munculnya cara-cara baru dan komunikasi aktif antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, terutama dalam bidang Teknologi Informasi. “Kriteria ini, baku bagi semua pejabat di desa yang ada di Bojonegoro” ujarnya.

Di luar itu, lanjut Kusnandaka Tjatur, juga ada materi lain yang disampaikan.

Yaitu publikasi anggaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga gambar-gambar serta aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Seperti aplikasi dengan nama SIAP LAPOR—yaitu sebuah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang diiniasi oleh pemerintah pusat dan telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengawal kinerja Pemerintahannya.

“Laporan masyarakat terbukti bermanfaat bagi pemerintah dalam memetakan masalah untuk merumuskan solusi terbaik ke depannya,” tandas Kusnandaka.