Menajamkan Nasionalisme Substantif

Oleh Yudhie Haryono

Ahli Ekonomi Politik di PKPK (Pusat Kajian Pancasila dan Kepemimpinan) Universitas Muhammadiah Purwokerto.

TRIBUNNEWS.COM- Era blusukan sudah. Cari investor asing, sudah. Kerja kartu sudah. Ujungnya program kenaikan harga BBM, juga sudah. Lalu, kenapa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-JK menurun?

Jawabannya adalah karena kerja itu berbasis nasionalisme karitatif (pinggiran). Dus, belum menyentuh persoalan "subtansi dasar" berbangsa dan bernegara. Maka, itu hanya solusi jangka pendek.

Walau agak menyesatkan, kebijakan itu harus diperdalam dengan kebijakan subtantif. Dalam kebijakan subtansi itu, basisnya Pancasila dan Konstitusi kita. Kini, ada momentum melakukan kerja konstitusional berupa:

1.Renegosiasi seluruh kontrak karya--jika tak berani nasionalisasi aset strategis.
2.Hapus semua hutang najis.
3.Proteksi dan subsidi seluruh produk dalam negeri.
4.Sita aset2 koruptor dan obligor nakal.
5.Tradisikan nasionalisme di semua sektor pendidikan (formal, informal dan non formal).
6.Investasi nasional berkelanjutan.

Ingatlah bahwa kebijakan karitatif seperti kerja "mengobati lambung dengan kerokan": Sembuh tapi sebentar. Penyakit itu akan datang lagi, lebih hebat.

Karenanya obat hanya satu: kebijakan nasionalisme subtantif. Itulah definisi kerja konstitusional.
Kini saatnya pena dan pikiran plus amal ditajamkan dengan segera. Jika tidak, kepuasan warga negara akan meluncur ke titik nadir. Gelombang neoliberal akan jd arus balik yang mencekik.

Dan, itu menyalahi janji kampanye revolusi mental sebagai usaha menghasilkan mental-mental revolusioner (pro konstitusi, pro rakyat miskin, pro pemerataan, pro lingkungan, pro masa depan yang terangkum dalam "Jokowi adalah Kita."