Jusuf Kalla Redakan Kecaman Lembaga Kemanusiaan di Qatar

Laporan Yadi Jentak – Asisten Pribadi Jusuf Kalla dari Doha, Qatar

TRIBUNNNEWS.COM - Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (OKI) berhasil menghimpun dana bantuan sebesar 25 juta dollar AS atau sekitar Rp 239 miliar (kurs 9.500 per dollar AS) yang akan diperuntukkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-konflik antar etnis Rohingya dan Rakhine, di bagian barat Myanmar.

Dana tersebut dikumpulkan dari sejumlah lembaga kemanusiaan negara-negara Islam yang hadir dalam Pertemuan Konsultasi ke-2 untuk Penyelesaian Konflik di Provinsi Rakhine tersebut, Kamis (4/10/2012) di Doha, Qatar.

Sebelum dilakukan pengumpulan dana, sejumlah organisasi menyampaikan pendapat seputar konflik di Rakhine tersebut. Umumnya, para pimpinan lembaga kemanusiaan ini mengecam sikap pemerintah Myanmar yang dianggap berpihak kepada salah satu kelompok. Namun, dengan adanya Penjelasan yang detail dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, suasana diskusi menjadi lebih terarah.

Dalam presentasinya, Jusuf Kalla (JK) menyatakan perlunya fokus pada langkah nyata dan menghindari diskusi yang berkepanjangan tentang data dan rencana aksi. “Semakin kita menunda langkah kita, semakin berat tantangan yang akan kita hadapi, dan semakin menderita masyarakat rohingya dan rakhine," ujar Kalla.

Jusuf Kalla meminta kepada forum konsultasi ini agar memutuskan tiga  hal dalam upaya penyelesaian konflik di Rakhine itu, yakni pertama memfinalkan rencana aksi, kedua mencari pendanaan dan ketiga menentukan system atau organisasi yang akan dibentuk untuk menjalankan rencana. Setelah berdiskusi hamper 3 jam lamanya, para pemimpin lembaga kemanusiaan akhirnya bersama-sama mengumpulkan dana sekitar 15 Juta US Dollar untuk dikordinasikan oleh OKI. Sebelum pertemuan, secara intern anggota OKI telah berkomitmen mengumpulkan dananya sebesar 10 juta dollar AS. Jadi jumlah dana yang berhasil dikumpulkan mencapai angka 25 juta dollar AS.

Sementara itu Wakil Sekjen OKI Atta El-Manan Bakhit yang hadir mewakili Sekjen OKI, sangat yakin dana bantuan untuk Rohingya dan Rakhine akan bertambah. Sebab negara-negara besar Islam yang memiliki kekayaan alam cukup besar, belum menyetorkan dananya pada pertemuan kemarin. Seperti diketahui, pada pertemuan konsultasi pertama untuk penyelesaian konflik di Provinsi Rakhine, awal Agustus 2012 lalu di Kuala Lumpur, sejumlah Negara anggota OKI seperti Saudi Arabaia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Turki, dan Qatar, berkomitmen memberikan bantuan sebesar 50-100 juta dollar AS.

Peserta pertemuan konsultasi di Doha ini, sepakat untuk membentuk konsorsium guna mempercepat proses pembangunan di wilayah bekas konflik tersebut. OKI juga akan bekerjasama dengan PMI membuka perwakilan di Myanmar. Sebab OKI dan PMI telah menandatangani Naskah Kerjasama dengan Pemerintah Myanmar dan Palang Merah Myanmar, guna memudahkan para relawan untuk bekerja membantu korban konflik dari kedua etnis tersebut tanpa diskriminasi.

Menurut data yang dikeluarkan Pemerintah Myanmar, rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dibangun mengingat begitu banyak rumah telah dibakar saat terjadinya konflik. Diperkirakan diperlukan sekitar 8.000 rumah, dengan biaya masing-masing per-unitnya  sekitar USD 5.000.  Dibutuhkan sekitar 50 – 100 juta dollar AS dana untuk membangun perumahan, sarana pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan dan infrastruktur pendukung lainnya di beberapa wilayah di Propinsi Rakhine, seperti  Sittwe, Maungdaw, Buthidaung dan daerah lainnya yang terparah kerusakannya akibat kerusuhan.

Saat ini, masih ada sekitar 70 ribu pengungsi korban kerusuhan antar-etnis di Provinsi Rakhine, di antaranya hampir 65 ribu orang pengungsi dari etnis Rohingya, sisanya dari etnis Rakhine. Mereka telah empat bulan mendiami barak-barak pengungsian, yang jika musim hujan tiba, kondisinya cukup memprihatinkan. Para pengungsi ini memerlukan bantuan segera, karena sudah banyak pengungsi yang terserang penyakit, diantara mereka juga ada yang mengalami gangguan jiwa karena terlalu lama di pengungsian. “Pengalaman menyelesaikan konflik, pengungsi tidak boleh lebih dari 6 bulan di barak pengungsian. Sebab terlalu lama akan timbul masalah social dan kesehatan," ujar Kalla.

TRIBUNNERS POPULER