Pendidikan GOTOPIK
UU Pemilu
-
Hakim MK Heran UU Belum Ada Nomornya Sudah Digugat
Maria Farida Indrati mempertanyakan UU Pemilu yang menjadi objek gugatan belum ada nomornya dan belum masuk di lembaran negara.
-
ACTA: Ini yang Dilanggar Aturan Presidensial Treshold
Dalam permohonannya yang dibacakan di depan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, ACTA memperkarakan Pasal 222 mengenai presidensial treshold.
-
Sidang Uji Materi UU Pemilu, Habiburokhman yakin Gugatannya Sah
Adapun yang digugat oleh advokat tersebut yakni pasal 222 UU Pemilu tentang Presidensial Treshold atau ambang batas pencalonan presiden.
-
Sekjen Partai Demokrat Sambangi Mahkamah Konstitusi, Ini Tujuannya
Hinca mengenakan kaus berwarna biru dongker bergambarkan wajahnya. Di kaus itu pula ada tulisan "Demokrat, Nasionalis-Religius".
-
Sekjen Demokrat Batal Konsultasi Dengan Humas MK Soal Gugatan UU Pemilu
"Iya karena gugatannya belum cukup, belum ada permohonan objek judicial reviewnya,"
-
Mahfud MD: Presidential Threshold Adalah Pilihan Politik Hukum Tahun 2008
Ia menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengubah aturan itu bukan di Mahkamah Konstitusi tapi berdasarkan kemauan parlemen.
-
Fadli Zon Sebut Logika Presiden Jokowi Salah soal PT
Fadli Zon menyebutkan, syarat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) 0 persen berpotensi bikin gaduh.
-
Tolak UU Pemilu, SBY dan Prabowo Didorong Untuk Gugat Ke MK
Jokowi mengingatkan bahwa undang-undang atau Perppu pun harus disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.
-
Waketum Gerindra Tuding Presiden Jokowi dan Pendukungnya Bohongi Rakyat
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi ucapan Sekjen PDI-P Hasto Kristianto yang mengkritik Prabowo Subianto
-
PPP: Putusan MK tidak Membatalkan Ketentuan Presidential Threshold
Politikus PPP itu mengatakan putusan MK sama sekali tidak membatalkan ketentuan presidential threshold.
-
Mendagri Tak Terima Jokowi Disebut Bohong soal UU Pemilu
Tjahjo Kumolo justru mempertanyakan siapa yang sesungguhnya telah berbohong terkait permasalahan ambang batas yang sudah disahkan dalam rapat.
-
Pengamat Prediksi Undang-Undang Pemilu Hanya Berumur Tiga Tahun
Undang-Undang Pemilu Serentak yang sudah disahkan DPR dan Pemerintah, diprediksi hanya akan bertahan selama tiga tahun.
-
Persoalan Presidential Threshold Hanya Untuk Menang Pemilu 2019
"Tidak ada urusannya, presidential threshold dengan peningkatan kualitas atau penurunan demokrasi. Bukan itu tolok ukurnya,"
-
Ketua Umum PPP: Jadi Lelucon Pemilu 2019 Punya 12 Calon Presiden Karena PT 0 Persen
"Semula (2004) 15 persen, kemudian dinaikkan dimasa kepresidenan SBY menjadi 20 persen (2009 dan 2014),"
-
PAN Tuding Presiden Tidak Jujur, Ini Kata Mendagri
Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah tidak jujur
-
Gerindra Balas Pernyataan PPP soal Presidential Threshold
politisi dari Fraksi PPP Achmad Baidowi tersebut tidak memahami konteks keseluruhan pernyataan dari Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
-
Sebut PT 20 Persen Sebagai Lelucon Politik, Pernyataan Prabowo Dinilai Tidak Tepat
PPP menilai pernyataan Prabowo yang menyebut ketentuan presidential threshold 20 persen sampai 25 persen sebagai lelucon, tidak tepat.
-
Fadli Zon Akui Gerindra Sulit Penuhi Ambang Batas Presiden 20 Persen
Gerindra akan tetap konsisten menolak Undang-Undang Pemilu yang sudah disahkan di rapat paripurna DPR.
-
PAN: Jokowi Tidak Jujur soal 'Presidential Threshold'
Jokowi sebelumnya menyebut bahwa ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu adalah produk legislasi DPR.
-
PAN Sebut Joko Widodo Tidak Jujur soal 'Presidential Threshold'
Bahkan, lanjut Yandri, pemerintah yang bersikukuh agar usul presidential threshold itu disetujui.
-
Prabowo Anggap Ambang Batas Presiden 20 Persen Lelucon
"PT (presidential treshold) 20 persen adalah lelucon politik yang menipu Indonesia, saya tidak mau terlibat yang seperti itu," ujar Prabowo.
-
Cak Imin Sebut Pengesahan Undang-Undang Pemilu Penting Karena Pemilu Tidak Bisa Ditunda
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar memandang pengesahan Undang-Undang Pemilu sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.
-
Denny JA: Tiga Alasan yang Sebabkan UU Pemilu Bermasalah
Konsultan politik Denny JA menilai Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan DPR memiliki "cacat fundamental".
-
Pengamat Lihat Peta Politik 2014 Akan Berlanjut ke Pemilu 2019
Ray Rangkuti melihat proses penetapan UU ini juga sekaligus mempertegas komposisi politik nasional dan kemungkinan pemilu 2019 mendatang.
-
Yusril Gugat Ambang Batas Pilpres, PBB Gugat Ambang Batas Parlemen
PBB sebagai partai yang tidak masuk parlemen dan tidak ikut pembahasan UU pemilu, menurut Yusril Ihza Mahendra punya posisi hukum untuk mengajukan.
-
Zulkifli Hasan: PAN Bunuh Diri Kalau Setuju RUU Pemilu
Walau berada dalam koalisi Pemerintahan, fraksi Partai Amanat Nasional memilih walk out saat sidang.
-
Penjelasan Zulkifli Hasan Mengenai Abstain-nya PAN
Padahal menurutnya sistem itu akan mematikan partai dengan jumlah kursi atau suara sah nasional menengah dan kecil.
-
Mahkamah Konstitusi: Fraksi DPR Tak Bisa Ajukan Uji Materil Undang-Undang Pemilu
Fraksi DPR RI tak bisa mengajukan uji materil atas undang-undang yang mereka sahkan, termasuk Undang-Undang Pemilu 2017.
-
Hakim MK Bisa Prioritaskan Uji Materil Undang-Undang Pemilu
Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada laporan-laporan mengenai dua produk hukum yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan.
-
Mahkamah Konstitusi: Uji Materil Undang-Undang Tunggu Disahkan
Mahkamah Konstitusi menerima laporan Advokat Cinta Tanah Air yang menguji secara materil Undang-Undang Pemilu 2017.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved