Pendidikan GOTOPIK
Seleksi Kepegawaian di KPK
-
Alasan Pegawai KPK Tidak Ikut Diklat Bela Negara Bareng Kementerian Pertahanan
Seorang dari enam pegawai, Penyidik Utama nonaktif KPK Budi Agung Nugroho, mengungkapkan alasan tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.
-
Disebut Terlibat Pembuatan SK Penonaktifan Pegawai KPK, Albertina Ho: Saya Bukan Konseptor
Dewas KPK, Albertina Ho menjawab ihwal namanya yang disebut turut terlibat dalam pembuatan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021.
-
Pimpinan KPK Dikhawatirkan Permalukan Institusi di Depan Koruptor Jika Tak Taati Ombudsman
seharusnya pimpinan KPK menaati aturan prosedur administrasi negara dan hukum soal maladministrasi TWK.
-
Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK Bisa Digugat Melawan Hukum Jika Tak Menaati Rekomendasi Ombudsman
Fickar menduga ada isyarat presiden Jokowi dan pimpinan KPK tidak mau mentaati rekomendasi Ombudsman.
-
Presiden Jokowi Diminta Ambil Tindakan Sesuai Rekomendasi Ombudsman Soal Maladministrasi TWK KPK
Keputusan tidak lolosnya 75 Pegawai KPK dianggap tidak sah karena tidak mengikut bahkan bertentangan dengan administrasi negara.
-
Anggota Dewas KPK Disebut Ikut Membuat SK Penonaktifan Pegawai
Hotman Tambunan menyatakan ada keterlibatan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho dalam pembuatan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021.
-
Bagaimana Nasib 6 Pegawai KPK yang Tak Ikut Diklat Bersama Kemhan ?
Kemungkinan keenam pegawai bakalan diberhentikan secara hormat pada 1 November 2021, berbarengan 51 pegawai lainnya.
-
Ini yang Dikhawatirkan Novel karena Dewas KPK Loloskan Firli Cs dari Jerat Pelanggaran Etik
Ia pun menyesalkan putusan Dewan Pengawas KPK yang tidak melanjutkan aduan pegawai 75 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pimpinan
-
Ombudsman Sarankan Presiden Bina Ketua KPK, Begini Tanggapan Anggota DPR
(ORI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara
-
Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK, Harus Ada Sikap Koreksi dari KPK, KemenpanRB dan BKN
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai
-
Novel Baswedan: Ombudsman Berani dan Jujur, Jauh Berbeda dengan Dewan Pengawas KPK
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat bicara mengenai perbedaan pandangan antara Ombudsman dan Dewan Pengawas KPK.
-
Dewas Sebut Pimpinan KPK Telah Berjuang Loloskan Pegawai Jadi ASN
Dewas KPK menyebut pimpinan telah memperjuangkan nasib seluruh pegawai agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).
-
Dewas KPK Ogah Campuri Temuan Ombudsman Soal Maladministrasi TWK
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menegaskan tidak mencampuri hasil pemeriksaan Ombudsman
-
Dewas Ungkap BKN yang Usulkan TWK untuk Pegawai KPK
TWK disoroti lantaran hal itu tidak diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2020 yang menjadi turunannya.
-
Dewan Pengawas KPK Sebut Firli Bahuri Tak Tambahkan Pasal TWK
Dewas KPK menyebut Ketua KPK Firli Bahuri tidak menambah pasal terkait tes wawasan kebangsaan
-
Dewas KPK Hanya Periksa Dugaan Pelanggaran Etik, Tak Masuk Ranah Legalitas dan Substansi Perkom
Pernyataan ini disampaikan Dewas setelah memeriksa dan mengumpulkan bukti atas laporan 75 pegawai yang tidak lulus asesmen TWK.
-
Dewas Nyatakan Pimpinan KPK Tak Cukup Bukti Langgar Etik Dalam Polemik TWK
Dewas nyatakan pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.
-
Firli Temui Rektor Unhan dan Kepala BNPT Seusai Resmikan Diklat 18 Pegawai KPK
Firli mengatakan, KPK mengapresiasi seluruh pegawai yang bersedia mengikuti diklat tersebut.
-
Usai Resmikan Diklat 18 Pegawai KPK, Firli Bahuri Temui Boy Rafli
Firli Bahuri meresmikan pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara serta wawasan kebangsaan 18 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), Kami
-
Maladministrasi TWK Pegawai KPK, Politikus PKS: Ini Teguran Keras pada BKN
(ORI) menyatakan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
-
Komnas HAM Periksa Lagi Pegawai KPK Terkait TWK
Proses permintaan keterangan tersebut dilakukan pada Rabu (21/7/2021) kemarin.
-
Periksa Lagi Pegawai KPK Terkait TWK, Komnas HAM Sebut Tak Terkait Temuan Ombudsman
Komnas HAM kembali periksa pegawai KPK dalam rangka mendalami detail peristiwa dan mengklarifikasi sejumlah informasi.
-
Hari Ini Komnas HAM Minta Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Terkait Kasus TWK Pegawai KPK
Dugaan adanya pelangharan HAM dalam proses TWK, Komnas HAM minta pendapat ahli Hukum Tata Negara.
-
Ombudsman Minta Jokowi Ambil Alih Proses Pengalihan Status Pegawai KPK Jika . . .
Ombudsman meminta Jokowi mengambil alih proses pengalihan status pegawai KPK ini jika pimpinan dan Sekjen KPK tidak melakukan tindakan korektif.
-
75 Pegawai Telusuri Potensi Pelanggaran Pidana Pimpinan KPK Pasca-TWK Disebut Maladministrasi
Rasamala Aritonang, yang mewakili 75 pegawai menyebut mereka akan berupaya menempuh jalur hukum untuk menyelisik potensi tersebut.
-
75 Pegawai Telusuri Potensi Pelanggaran Pidana Pimpinan KPK Usai TWK Disebut Maladministrasi
75 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menelusuri potensi pelanggaran pidana
-
KPK Lepas 18 Orang Peserta Diklat Bela Negara
KPK melepas 18 orang peserta pelatihan bela negara dalam apel pemberangkatan peserta pendidikan pelatihan bela begara dan wawasan kebangsaaan.
-
Ombudsman: Presiden Sebaiknya Ambil Alih Pengalihan Status Pegawai KPK
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Presiden mengambil alih pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN
-
Respons KPK Seusai Ombudsman Sebut Pelaksanaan TWK Maladministrasi
"KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kedua lembaga tersebut, yaitu MA dan MK," kata dia.
-
Firli Bahuri Harus Aktifkan 75 Pegawai KPK Serta Batalkan Hasil TWK
Tim advokasi selamatkan KPK meminta Ketua KPK Firli Bahuri segera membatalkan semua keputusan terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved